Hasil audit terbaru Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap aneka indikasi penyimpangan dan salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial senilai Rp 2,28 triliun pada 2020. BPK juga menemukan dana bantuan sekitar Rp 1,48 triliun yang tak tersalurkan tapi belum dikembalikan ke kas negara. Seharusnya hasil audit itu menjadi pintu masuk untuk pengusutan dugaan korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan pelbagai indikasi penyimpangan dan salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial untuk penanganan pandemi Covid-19. Nilainya mencapai triliunan rupiah.

Surat keputusan bersama pedoman implementasi Undang-Undang ITE tetap membuka ruang kriminalisasi. Kuncinya adalah penghapusan pasal-pasal karet melalui revisi aturan tersebut.

Cerita tunggal terorisme yang mengandung prasangka tentang Islam dan perempuan masih dominan. Perlu pendekatan lain untuk menganalisisnya.

Beberapa Kadin daerah yang semula menjagokan Anindya Bakrie telah berbelok mendukung Arsjad Rasjid.

Penambahan jumlah kasus harian di Jakarta kembali mencatatkan rekor baru dengan angka 7.505. Ketersediaan ruang perawatan menipis.

Revisi UU ITE diusulkan masuk dalam evaluasi Prolegnas prioritas 2021.

Keluarga harus mematuhi protokol kesehatan di rumah.

BPSDM Energi dan Sumber Daya Mineral meneken nota kesepahaman untuk pengembangan sumber daya pertambangan.

Politeknik Tempo membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?