Kalangan masyarakat sipil di Jakarta dan daerah memperingati 23 tahun kejatuhan Orde Baru dengan mendesak pemerintah melanjutkan agenda reformasi. Mereka melihat transisi politik di Indonesia, yang sempat mandek selama hampir dua dekade, kini malah mundur menjauhi demokrasi yang terkonsolidasi. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, ruang kebebasan publik dinilai menyempit. Agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi pun dianggap melemah.

Reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dan rakyat 23 tahun lalu telah berjalan mundur. Demokrasi pun merosot.

DPR menilai pembentukan holding bukan strategi prioritas untuk membantu UMKM.

Setahun setelah penerapan penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi, komposisi murid sekolah favorit semakin variatif. Guru sampai harus mendatangi rumah siswa yang mangkir dari kelas.

Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmen dalam diplomasi hak asasi manusia (HAM) setelah bersikap tentang Responsibility to Protect (R2P). Ada tiga pilar kewajiban negara dalam perlindungan terhadap warganya.

Pemerintah menegaskan menghentikan distribusi dan pemberian vaksin AstraZeneca batch CTMAV547.

TUV NORD Indonesia mengakui bahwa hasil uji lab yang dilakukan tidak mewakili galon guna ulang yang ada di pasaran. Pihaknya menegaskan tidak mengetahui asal dan proses sampling didapatkannya galon guna ulang untuk diuji di laboratoriumnya.

Politeknik Tempo membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?