JAKARTA – Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang mengizinkan sejak dini kepada penjabat kepala daerah untuk memecat, memutasi, hingga memberi sanksi lainnya kepada pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) dianggap sebagai bagian dari upaya sentralisasi kekuasaan. Aturan tersebut dianggap membahayakan demokrasi karena penjabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat itu memiliki kewenangan setara dengan kepala daerah definitif.

Paka