Pemerintah tengah mengharmonisasi draf perpu pilkada yang berisi percepatan pemungutan suara. Semua pihak setuju.

Kementerian Dalam Negeri meminta daerah segera mengalokasikan anggaran pilkada 2024. Antisipasi percepatan pilkada serentak.

Proses penunjukan penjabat kepala daerah berlangsung tidak transparan. Ada penjabat yang terlibat korupsi.

Kementerian Dalam Negeri meminta DPRD menyetor bakal calon penjabat kepala daerah. Mekanismenya dianggap tak demokratis.

PKB menilai biaya dan tenaga untuk pemilihan gubernur sangat besar. Tidak sebanding dengan kewenangan yang dimiliki gubernur. 

Pengaruh tiga provinsi baru Papua dalam alokasi kursi DPR, DPRD, dan DPD Pemilu 2024.

Pimpinan MPR dan anggota Komisi Pemerintahan DPR menjamin tak ada perubahan mekanisme pilkada hingga 2024. Tapi mereka tetap membuka ruang untuk mengkaji pilkada langsung.

Surat Edaran Kemendagri yang mengizinkan sejak dini kepada penjabat kepala daerah untuk memecat hingga memutasi ASN diduga mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Wewenang penjabat kepala daerah itu bisa saja digunakan untuk memaksakan kehendak pemerintah pusat untuk kepentingan Pemilu 2024.

Heru Budi Hartono paling dijagokan menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Faktor kedekatan dengan Jokowi menjadi alasan pengusulan Heru.

PDIP menyiapkan calon untuk berlaga dalam pilkada serentak 2024. Nama Gibran Rakabuming Raka potensial diusung partai sebagai calon gubernur di dua daerah pemiliihan, DKI Jakarta ataupun Jawa Tengah.

Dahri Saleh mundur dari jabatan penjabat kepala daerah Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah disebut-sebut atas keinginan Gubernur Rusdy Mastura. Ia memutuskan mundur setelah gubernur memanggilnya.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah menyerahkan daftar pejabat pimpinan tinggi yang dinilai melanggar netralitas ke Presiden Jokowi sebelum penunjukan penjabat kepala daerah. KASN belum memastikan apakah daftar itu menjadi rujukan Presiden dan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri seharusnya membuat aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah. Transparansi dibutuhkan untuk mencegah adanya penjabat kepala daerah titipan partai politik.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal (Purn.) Paulus Waterpauw, berjanji akan menggunakan pendekatan humanis untuk meredam penolakan pemekaran provinsi. Pegiat hak asasi menilai orang asli Papua tak pernah diajak bicara.

Kementerian Dalam Negeri mengklaim penjabat kepala daerah tidak akan bermain politik praktis dan selalu menjaga netralitas. Informasi mengenai afiliasi para penjabat dengan pebisnis, politikus, atau kalangan lain harus dibuka.

Dewan Perwakilan Rakyat bersama organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengisian penjabat kepala daerah. Menghindari munculnya calon titipan atau kebijakan transaksional.

Pemerintah tengah menyiapkan pengangkatan penjabat kepala daerah di 101 daerah pada tahun ini. Partai-partai lebih dulu membicarakan nama-nama yang dianggap layak menjadi penjabat kepala daerah. 

Pemilihan penjabat kepala daerah pada masa transisi rawan praktik kompromi dan transaksional untuk kepentingan pragmatis elite atau pemenangan Pemilu 2024. Pemerintah berjanji tetap mengedepankan asas demokrasi.

Partai NasDem dan Partai Golkar disebut-sebut menjajaki duet kader partai, Ahmad Sahroni dan Airin Rachmi Diany, dalam pilkada DKI Jakarta. Masih butuh 22 kursi lagi, sehingga perlu berkoalisi dengan partai lain.

DPR meminta Komisi Pemilihan Umum menghitung kembali usulan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU harus membuka ke publik komponen yang berdampak pada meningkatnya usulan anggaran.