Antusias Dorong Penghapusan Pasal Anti-HAM
Komnas HAM serta masyarakat sipil meminta pemerintah dan DPR menghapus pasal-pasal yang melanggar HAM dalam RKUHP. Pemerintah justru menyarankan agar pihak yang tak menyetujui revisi KUHP menggugat ke MK setelah disahkan.
Imam Hamdi
Selasa, 12 Juli 2022
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tetap membuka partisipasi publik seluas-luasnya ketika membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pertimbangannya, sebagian kelompok masyarakat tetap menolak draf final RKUHP yang sudah direvisi pemerintah.
Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mengatakan hingga hari ini sebagian masyarakat masih menolak beberapa
...