Pembubaran diskusi Forum Tanah Air makin menunjukkan polisi tak paham menegakkan hukum. Preseden buruk kebebasan berekspresi.

Pemerintah hendak melarang X karena membuka akses konten pornografi. Kedangkalan watak otoritarian.

Materi revisi UU Polri hendak menjadikan kepolisian lembaga superbody. Wewenang Polri ditambah. Mengancam kebebasan berpendapat.

Kebebasan berpendapat dan demokrasi makin terancam di ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Didesain lewat revisi undang-undang.

Dewan media sosial rawan menjadi alat penguasa mengontrol kebebasan. Bisa mencederai demokrasi.

Pembubaran diskusi People’s Water Forum memberangus kebebasan berpendapat. Mementingkan citra Indonesia sebagai penyelenggara.

UU ITE masih mengandung pasal karet yang multitafsir. Situasi kebebasan berpendapat tetap suram.

Pemilihan umum bukan hanya ajang mencari pemimpin baru. Pesta demokrasi ini juga merupakan kesempatan untuk melatih perbedaan pendapat dalam masyarakat. 

Sejumlah pegiat mengkritik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru. Pasal kontroversial masih bercokol.

Demokrasi dan penegakan HAM mengalami kemunduran tahun ini. Putusan MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres sebagai bukti.

Kritik atau opini, bahkan yang menjurus pada pencemaran nama, tak selayaknya dipidanakan. Selama tak menganjurkan kekerasan.

Ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers terus berulang. Anggota TNI diduga ikut mengintimidasi.

BRIN memeriksa penelitinya atas dugaan pelanggaran etik karena unggahan di media sosial. Dianggap sebagai pembungkaman kritik.

Menjelang Pemilu 2024 dan disahkannya KUHP yang baru, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan mesin propaganda mereka.

PBB dan lembaga internasional mengkritik muatan KUHP yang dinilai bertentangan dengan HAM, kesetaraan, serta kebebasan pers, beragama, dan berpendapat. DPR dan pemerintah disarankan mencabut KUHP yang baru disahkan pada Selasa, 6 November lalu.

Kementerian Hukum dan HAM mengklaim seluruh muatan KUHP tidak melanggar hak asasi manusia. Adapun pimpinan DPR mempertanyakan kritik PBB terhadap produk hukum negara anggotanya.

Sejumlah artis dan pemengaruh (influencer) kompak mengkampanyekan sisi positif RKUHP sejak awal November lalu. Gerakan menggalang dukungan ini berlanjut hingga KUHP disahkan pada Selasa, 6 November lalu.

Masyarakat sipil dari berbagai lembaga terus menentang pengesahan RKUHP menjadi undang-undang karena memuat pasal-pasal kontroversial. Gerakan perlawanan dilakukan dengan berunjuk rasa di lapangan dan aksi tutup mulut di media sosial.

Meski RKUHP masih memuat pasal-pasal kontroversial, DPR berkukuh mengesahkannya menjadi undang-undang, hari ini. Masyarakat yang berkeberatan dipersilakan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Legislator Demokrat mendukung kajian Pelapor Khusus PBB ihwal RKUHP. Kajian Pelapor Khusus PBB tentang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP serupa dengan sorotan Fraksi Demokrat.