JAKARTA – Sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk mengubah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, yang menetapkan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 tahun. Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan agar pemerintah memperpanjang masa transisi beleid tersebut.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan langkah tersebut ditempuh sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta agar atura