BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan menargetkan dana investasi mereka naik 11 persen dari realisasi pada tahun sebelumnya. Perseroan akan menambah porsi investasi saham dan reksa dana.

Aturan baru pencairan dana jaminan hari tua (JHT) membuat BP Jamsostek menghadapi potensi kenaikan klaim. Perusahaan mengubah strategi pengelolaan portofolio investasi untuk meningkatkan rasio solvabilitas program JHT.

Kementerian Ketenagakerjaan merevisi aturan pencairan dana jaminan hari tua (JHT). Pekerja tetap dapat mencairkan dana JHT-nya ketika terkena PHK atau mengundurkan diri dari pekerjaan.

Program bantuan subsidi upah kemungkinan hanya berlaku untuk pekerja semiformal, di luar kawasan industri dan area perkotaan. Serikat buruh menuntut perubahan kriteria penerima subsidi.

Kontroversi aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua membuat kinerja BP Jamsostek, yang dulu disebut BPJS Ketenagakerjaan, disorot publik. Belakangan ramai soal kepemilikan aset berupa keanggotaan di tujuh lapangan golf senilai Rp 3,1 miliar.

Investasi dana JHT cenderung turun. Buruh curiga kondisi inilah yang mendorong terbitnya aturan pencairan dana JHT hanya pada usia pensiun.

Sejumlah pihak mengusulkan berbagai opsi dalam revisi aturan pencairan dana JHT. Jalan kompromi atas aturan JHT yang dianggap merugikan pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan akan merevisi aturan pencairan JHT BP Jamsostek setelah dia dipanggil Presiden ke Istana. 

Pemerintah dan BP Jamsostek menunda peluncuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang seharusnya digelar kemarin.

BP Jamsostek menepis tudingan mengenai dugaan salah kelola dana program Jaminan Hari Tua (JHT) yang menimbulkan risiko gagal bayar klaim.

Dewan Jaminan Sosial Nasional mencatat pencairan klaim JHT di usia muda kian marak. Perubahan pola klaim menjadi sebab munculnya aturan baru pencairan JHT.

Pemerintah bersiap mengucurkan anggaran untuk program JKP. Menambal kebutuhan hidup pekerja yang terkena PHK dan tak bisa segera mencairkan dana JHT.

Aturan baru tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) setelah pensiun memantik penolakan buruh. Mereka mendesak pemerintah membatalkan ketentuan anyar itu karena dana tersebut merupakan hak pekerja. Sedangkan pemerintah berdalih bahwa aturan tersebut untuk mengembalikan JHT sebagai dana pada hari tua. Pengamat yakin masalah keuangan di BP Jamsostek menjadi salah satu pemicu lahirnya ketentuan yang menyandera tabungan pekerja tersebut.

Kebijakan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT BP Jamsostek) dinilai akan berdampak positif pada pengelolaan dana investasinya.

Suara penolakan terhadap aturan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JHT BP Jamsostek) datang dari berbagai serikat pekerja. Mereka juga menyoroti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang belum berjalan.

Mulai Mei nanti, pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek baru bisa dilakukan pada usia pensiun.