Pemerintah berulang kali membentuk satuan tugas untuk menyelesaikan suatu skandal. Upaya berulang yang dinilai tak efektif.

BPK mengungkap sejumlah masalah dalam penanganan aset kredit BLBI. Pemerintah terancam kehilangan peluang untuk memulihkan piutang pengemplang BLBI.

DPR menagih pemerintah membenahi tata kelola dan pengamanan aset properti para pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tanpa pendataan dan target yang jelas, proses pengejaran dan sita aset produktif para obligor bisa sia-sia. Berpotensi diselewengkan dan diperdagangkan oleh pihak ketiga.

Pemerintah perlu menyiapkan dokumen lengkap menghadapi gugatan obligor BLBI. Tak ada kamus kalah.

Pengejaran aset obligor BLBI tampaknya hanya jadi ajang gagah-gagahan pemerintah. Ratusan aset yang tercatat di pembukuan Kementerian Keuangan ternyata masih dikuasai pihak ketiga. 

Audit BPK mengungkap buruknya pengelolaan aset BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) oleh Kementerian Keuangan. Aset properti senilai Rp 5,8 triliun dikuasai pihak ketiga. 

Satuan Tugas BLBI menyita aset Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Pemerintah terus menagih kewajiban obligor dan menguasai aset jaminan agar pengembalian dana BLBI terealisasi.

Undang-undang perampasan aset tindak pidana kian diperlukan seiring dengan bergulirnya proses penagihan dan pengejaran aset pengemplang BLBI. Dengan aturan tersebut, Satgas BLBI bisa lebih mudah merampas aset obligor yang membandel.

Pemerintah sudah memanggil 24 dari 48 obligor dan debitor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penyitaan aset bakal terus berlanjut, termasuk yang berada di luar negeri. Perlu regulasi baru untuk merampas harta obligor nakal serta kerja sama timbal balik hukum dengan banyak negara.

Tunggakan yang ditagihkan bisa jadi di bawah nilai utang yang diterima obligor lewat skema BLBI di masa krisis moneter.

Satgas BLBI perlu regulasi baru dan kerja sama internasional untuk menarik aset di luar negeri.

Kaharudin Ongko masuk daftar obligor BLBI dengan jaminan dan kemampuan membayar yang rendah.

Kaharudin Ongko dua kali absen dari panggilan Satgas BLBI.

Perburuan aset pengemplang dana BLBI tidak cukup lewat seremoni yang meriah. Pemerintah harus lebih tegas terhadap obligor dan debitor yang terus menghindar dari kewajibannya.

Tommy Soeharto sudah tiga kali mangkir dari pemanggilan Satuan Tugas BLBI. Utang Tommy mencapai Rp 2,61 triliun.

Dalam 22 tahun terakhir, anggaran pendapatan dan belanja negara masih terbebani oleh dampak kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Harus membayar bunga dan pokok surat utang negara yang diterbitkan di era krisis moneter 1997-1998.  

Pemerintah meminta obligor dan debitor BLBI segera melunasi utangnya kepada negara. Mengancam akan mempidanakan para pengemplang dana BLBI.