Gelombang pelarangan penggunaan TikTok meluas. Pemerintah didesak memperkuat jaminan keamanan data pengguna. 

Pemerintah dan DPR menjadwalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang pada bulan ini. Penyedia jasa layanan elektronik bakal dimintai tanggung jawab bila terjadi peretasan dan kebocoran data.

Kementerian Komunikasi dan Informatika berkukuh menerapkan pemblokiran terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE). Kebijakan yang mendesak adalah regulasi perlindungan data pribadi (PDP).

LBH Jakarta menyiapkan opsi gugatan terhadap kebijakan Kementerian Kominfo soal PSE ke pengadilan. Kementerian berkukuh dengan peraturan yang dibuat. 

Para penolak kebijakan pemblokiran PSE oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat intimidasi lewat serangan siber. Pola terornya serupa dengan yang dialami demonstran penolak omnibus law.

Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses sejumlah penyelenggara sistem elektronik (PSE) menuai kecaman. Banyak pengguna layanan Internet merasa dirugikan. Gerakan perlawanan disiapkan di pengadilan dan jalanan.

Koalisi masyarakat sipil merancang gugatan terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gerakan pelajar memilih turun ke jalan melawan keputusan pemblokiran.

Konsumen bereaksi keras terhadap keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memblokir sejumlah platform digital. Hanya satu masalah dari seabrek kontroversi peraturan tentang penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Kementerian Komunikasi dan Informatika memberi waktu tambahan lima hari kerja bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang belum mendaftar ke situs web Kementerian. Terancam diblokir dan tidak bisa beroperasi.

Di tengah kegandrungan orang melakukan transaksi digital, upaya melindungi masyarakat dari penipuan tak kalah pentingnya dengan upaya Kementerian Kominfo memaksa para PSE mendaftarkan aplikasinya.

Masa pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) berakhir kemarin. Kemampuan pemerintah menyelaraskan data diragukan.

Kontroversi masih mengiringi pemberlakuan peraturan Menteri Kominfo tentang penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat. Pasal-pasal karet dinilai perlu dikaji ulang.