Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses sejumlah penyelenggara sistem elektronik (PSE) menuai kecaman. Banyak pengguna layanan Internet merasa dirugikan. Gerakan perlawanan disiapkan di pengadilan dan jalanan.

Koalisi masyarakat sipil merancang gugatan terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gerakan pelajar memilih turun ke jalan melawan keputusan pemblokiran.

Konsumen bereaksi keras terhadap keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memblokir sejumlah platform digital. Hanya satu masalah dari seabrek kontroversi peraturan tentang penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan segera memblokir PSE yang tak juga mendaftar di website pse.kominfo.go.id setelah diberi teguran. Pemutusan akses akan merugikan masyarakat pengguna PSE bersangkutan.

Pegiat informasi dan teknologi mengkritik keharusan PSE lingkup privat mendaftar ke Kementerian Komunikasi. Sejumlah pasal karet terdapat dalam peraturan Menteri Kominfo yang menjadi pijakan pendaftaran PSE tersebut.

Penyelenggara sistem elektronik yang tak mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga 20 Juli 2022 akan dikenai sanksi administrasi. Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengatur sanksi administrasi itu berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik.

Putusan uji materi Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemblokiran Internet oleh pemerintah sah dan konstitusional berbahaya bagi demokrasi. Pertimbangan putusannya salah kaprah.