Polisi tak kunjung menetapkan tersangka kekerasan seksual di Universitas Pancasila. Ujian penerapan UU TPKS.

Aturan khusus untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi belum sepenuhnya berfungsi. Ada faktor relasi kuasa.

Anggi Afriansyah, peneliti sosiologi pendidikan di Pusat Riset Kependudukan BRIN, mengurai akar masalah munculnya kekerasan terhadap anak di institusi keluarga dan pendidikan.

Kekerasan seksual di lingkungan kampus masih terus terjadi meski Kementerian Pendidikan sudah menerbitkan aturan sejak Oktober tahun lalu. Teranyar, seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar menjadi korban pelecehan seksual oleh dosennya.

Para pegiat menantikan janji Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan sanksi administratif terhadap dosen UNRI yang melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswanya. Kekerasan seksual menjadi tiga dosa besar pendidikan selain perundungan dan intoleransi.

Vonis bebas Syafri Harto melukai para penyintas kekerasan seksual. Tak ada ruang yang aman bagi mereka, sekalipun itu di ruang pengadilan.

Pelaku menganggap memeluk korban merupakan hal biasa dengan alasan memberi rasa tenang dan aman. Korban mengalami trauma berkepanjangan.

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terjadi bukan hanya di kampus, tapi juga di luar kampus. Peraturan menteri, kampus, dan daerah belum cukup melindungi mahasiswa penghuni tempat kos.

UGM dan UNJ sudah membentuk satuan tugas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus. Unpad dan UI baru menyusunnya.

Space UNJ berkali-kali menerima laporan dugaan pelecehan seksual yang ditengarai dilakukan oleh DA, dosen kimia UNJ. Kampus baru berencana memeriksa DA setelah kasus itu viral di media sosial.

Seorang dosen kimia di UNJ kerap menggoda mahasiswinya untuk kencan bersama. Rayuan yang diduga bernada mesum itu termasuk kategori pelecehan seksual.

Terungkapnya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus terus bertambah. Pemerintah semestinya segera memberlakukan situasi darurat.

LBH Bali menerima 78 laporan kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Udayana. Hingga kini, korban masih trauma.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikhawatirkan melenceng dari tujuan awalnya. DPR dinilai ingin aturan ini lebih banyak mengatur pencegahan kekerasan seksual.

Banyaknya peristiwa kekerasan seksual di UI mendorong lembaga kemahasiswaan turun tangan mengadvokasinya. Pihak UI baru menyusun aturan khusus penanganan kekerasan seksual di kampus.

Sejumlah korban pelecehan seksual di kampus mulai berani bicara. Maraknya kasus ini diyakini sebagai fenomena gunung es.

Gerakan swadaya untuk membantu para korban kekerasan seksual di kampus kian berkembang. Mahasiswa dan pegiat sosial bahu-membahu menerima aduan, mendampingi korban, hingga membantu advokasi para korban. Bergerak lebih cepat ketimbang aturan yang mentok di meja politikus.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mendekati kelompok penentang Peraturan Menteri Pendidikan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Ia dua kali menemui Said Aqil Siroj.

Sejumlah isu dianggap melemahkan manfaat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari kesusilaan, moral agama, sampai iman dan takwa.

Badan Legislasi DPR memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengutamakan perspektif korban. Tak kunjung rampung sejak lima tahun lalu.