Tarik-Ulur Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual - Berita Utama - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Tarik-Ulur Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Badan Legislasi DPR memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengutamakan perspektif korban. Tak kunjung rampung sejak lima tahun lalu.

Aktivis saat meletakkan sepatu dalam aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, 25 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis. tempo : 172585979424.

JAKARTA — Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan mengutamakan perlindungan korban. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan legislator Senayan bahkan telah memuat bab khusus untuk perlindungan korban.

Dalam bab khusus tersebut akan diatur soal perlindungan korban, keluarga korban, dan saksi. "Jadi benar-benar itu yang menjadi titik

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual RUU PKS kekerasan seksual Pelecehan Seksual di Kampus

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Info Tempo

Gelar Seminar Kebijakan Pengelolaan Limbah B3
Berita Utama

Aturan Moralitas dalam Rancangan Undang-Undang
Ekonomi dan Bisnis

Menyokong Akses Non-Karantina
Daftar Iklan Baris

Pengumuman PT KBN (Persero)

Konten Eksklusif Lainnya

9 September 2024
8 September 2024
7 September 2024
6 September 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.