maaf email atau password anda salah
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menyatakan Tentara Nasional Indonesia tegak lurus dengan panglima tertingginya, yakni presiden. Di kalangan partai politik, istilah tegak lurus pun acap kali kita dengar. Terakhir, diucapkan oleh politikus PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, yang menanggapi soal penundaan pemilu.
Para pejabat negara yang mentransfer uang ke pacarnya bukan berita sensasi. Transferan ini juga sebagai modus untuk mencuci uang hasil penyelewengan. Berita tak sedap itu disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.
Apakah pencandu narkotik termasuk orang yang melakukan kejahatan? Bisa jadi mereka tidak jahat. Tapi mereka salah memilih makanan. Narkoba dengan berbagai variannya bukanlah makanan yang baik dikonsumsi. Mereka mencelakakan tubuhnya sendiri. Harus diobati dari kecanduan.
Inilah perbincangan yang paling tidak ada manfaatnya. Soal pajak sembako. Pajak ini masih berupa rancangan undang-undang. Itu pun baru draf. Ibarat pepesan itu masih kosong, kita belum tahu apakah pepes patin atau cuma lele. Dewan Perwakilan Rakyat belum menerima apa pun. Tapi barang tak ada ini tiba-tiba terbuka ke masyarakat. Lalu ramai.
Heboh soal diangkatnya Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank menjadi komisaris di PT Telkom Indonesia sudah mulai reda. Ribut-ribut soal begini hal yang biasa, meski sementara. Yang membela Abdee banyak, misalnya Triawan Munaf dan Peter Frans Gontha. Keduanya saat ini menjadi komisaris PT Garuda. Solidaritas sesama komisaris tentu tinggi.
Pemerintah menerapkan apa yang disebut sebagai sistem aglomerasi pada beberapa wilayah dan mengizinkan bepergian di dalam kawasan itu. Misalnya orang Bekasi boleh pergi ke Tangerang, tapi tidak boleh ke Karawang. Warga Sragen boleh ke Semarang atau bahkan ke Kendal, tapi tidak boleh ke Palur. Kecuali orang itu hamil.
Guyonan kita beralih ke masalah politik. Tiada panggung khusus, bisa di sembarang tempat. Tema guyonan sangat bebas. Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menyebut upaya amendemen konstitusi untuk mengubah pasal masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah guyonan.
Ada yang hilang dalam perang melawan wabah ini, yakni kebersamaan. Kalau pada masa awal pandemi gencar ada slogan “bersama melawan corona”, kini gemanya hilang. Bukan saja spanduk berbunyi seperti itu tak ada lagi, pos komando Covid-19 yang ada di perdesaan pun sudah bubar.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.