Pengajuan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) meningkat pada tahun lalu. Akibat gelombang PHK di sejumlah sektor.

Sejumlah kalangan mengusulkan pelbagai opsi dalam revisi aturan mengenai pencairan Jaminan Hari Tua. Dari memperpanjang masa transisi hingga mengubah syarat pencairan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Solusi sementara bagi pekerja yang terkena PHK.

Pemerintah dan BP Jamsostek menunda peluncuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang seharusnya digelar kemarin.

Pemerintah bersiap mengucurkan anggaran untuk program JKP. Menambal kebutuhan hidup pekerja yang terkena PHK dan tak bisa segera mencairkan dana JHT.

Pemerintah menjadikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai kompensasi atas perpanjangan masa pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk pekerja. Janji manfaat yang lebih besar masih dipertanyakan, regulasi JKP pun bisa terjegal di tengah jalan.

Pelaksanaan program JKP bakal tersandera karena aturannya merujuk pada UU Cipta Kerja yang saat ini dibekukan oleh MK. Pemerintah bisa dianggap membangkang.

Pemerintah memasang program JKP sebagai bantalan atas regulasi perpanjangan masa pencairan JHT yang ditolak oleh pekerja. Aturan teknis dan skema JKP yang belum jelas bisa menimbulkan persoalan baru.