maaf email atau password anda salah
Angkasa Pura I memikul beban utang hingga Rp 35 triliun akibat penurunan pendapatan selama masa pandemi Covid-19 dan bunga utang pembangunan bandara. BUMN pengelola 15 bandara itu menyiapkan restrukturisasi yang ditargetkan rampung pada Januari 2022.
Garuda Indonesia akan mengkonversi pinjaman kepada sesama badan usaha milik negara menjadi surat utang tanpa bunga. Dengan opsi ini, kreditor tidak memperoleh bunga sesuai dengan perjanjian awal. Skema restrukturisasi ini bisa merugikan sesama perusahaan pelat merah karena mengganggu arus kas dan kinerja keuangan perusahaan. Membahayakan BUMN lainnya yang masih sehat.
Kementerian BUMN merancang tiga skema untuk mengurangi beban utang Garuda Indonesia yang kini mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 140 triliun. Pembatalan nilai utang dan tunggakan secara material menjadi salah satu yang paling diandalkan, selain memangkas kembali jumlah armada serta negosiasi kontrak dengan puluhan lessor. Mampukah Garuda keluar dari jurang kebangkrutan di tengah lilitan utang?
Setelah kalah di pengadilan arbitrase, Garuda Indonesia masih menghadapi gugatan dari beberapa perusahaan penyewaan pesawat (lessor). Jenis gugatan para lessor itu dari wanprestasi hingga kepailitan. Mencari upaya damai di luar pengadilan sembari mempertahankan operasi di tengah belitan utang.
Kekalahan di pengadilan arbitrase London membuat Garuda Indonesia babak belur luar-dalam. Tak hanya menambah beban keuangan, kekalahan itu juga menjadi pemantik bagi perusahaan penyewaan pesawat lainnya untuk melayangkan gugatan. Maskapai penerbangan pelat merah ini tengah menghadapi gugatan lain di pengadilan. Memberikan sentimen negatif bagi Garuda yang tengah menyusun proposal restrukturisasi utang, yang kini mencapai Rp 70 triliun.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.