Jalan Membuka Perkara Lama Garuda - Ekonomi dan Bisnis - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Jalan Membuka Perkara Lama Garuda

Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung bertukar data untuk mengusut korupsi pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 yang merugikan Garuda Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin (kedua kanan) memberikan keterangan pers terkait laporan beberapa kasus Garuda Indonesia di Kejaksaan Agung, Jakarta, 11 Januari 2022. ANTARA/Aprillio Akbar. tempo : 173058322013.

JAKARTA - Penyelidikan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memasuki babak baru. Kali ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kejaksaan Agung bertukar data mengenai pengadaan pesawat ATR 72-600 yang ditengarai merugikan negara.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pengusutan kasus ini hanya bagian kecil dari program pembersihan perusahaan milik negara. “Dugaan kerugian karena kasus ini akan disampaikan setelah a

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Yohanes Paskalis

Garuda Indonesia Erick Thohir Kejaksaan Agung | Jaksa Agung Korupsi Emirsyah Satar

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Ekonomi dan Bisnis

Terbantu Larangan Ekspor Batu Bara
Nasional

Sarat Kejanggalan Sidang Kasus Pembunuhan Jurkani
Cover Story

Siapa Saja, Gratis Booster
Ekonomi dan Bisnis

Jalan Membuka Perkara Lama Garuda

Konten Eksklusif Lainnya

2 November 2024
1 November 2024
31 Oktober 2024
30 Oktober 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.