Homepage
  • login/register
  • Home
  • Berita Utama
  • Editorial
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Internasional
  • Olahraga
  • Sains
  • Seni
  • Gaya Hidup
  • Info Tempo

koran tempo

16
Maret
2021
Dukung Independensi Tempo
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Sains
  • Editorial
  • Opini
  • Info Tempo
  • Cari Angin
SebelumnyaMetro 3/5 Selanjutnya
Metro

Prasetyo Edi: Saya Hanya Mengesahkan Anggaran yang Diminta

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah tuduhan bahwa ia terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan lahan di Pondok Ranggon yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.  

Edisi, 16 Maret 2021
Profile
Gangsar Parikesit
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, di Jakarta, 23 Januari 2019. TEMPO/Imam Sukamto
  • - Dugaan korupsi dalam pembelian lahan di Pondok Ranggon dan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, menyeret nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
  • - Prasetyo disebut-sebut berperan mengatur alokasi dana pengadaan tanah bagi Perumda Pembangunan Sarana Jaya. .
  • - Dalam satu pembahasan anggaran, penyertaan modal untuk Perumda Sarana Jaya tiba-tiba dinaikkan lebih dari satu triliun rupiah.

Dugaan korupsi dalam pembelian lahan di Pondok Ranggon dan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, itu menyeret nama Ketua DRPD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo disebut-sebut berperan mengatur alokasi dana pengadaan tanah bagi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

Dalam perkara tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan, menjadi tersangka. Selain itu, komisi antirasuah menetapkan status yang sama kepada PT Adonara Propertindo dan dua anggota direksinya, yaitu Anja Runtuwene dan Tommy Adrian.

Sejumlah politikus Kebon Sirih—merujuk pada alamat kantor DPRD DKI Jakarta—mengatakan Prasetyo kerap berupaya mempertahankan anggaran pengadaan lahan bagi Sarana Jaya. Misalnya, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 di Hotel Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor, pada November lalu.

Sumber Tempo menuturkan, saat pembahasan anggaran pada 14 November 2020, penyertaan modal daerah untuk Sarana Jaya dialokasikan sebesar Rp 285 miliar. Namun besoknya, dalam rapat yang dipimpin oleh Prasetyo, tiba-tiba suntikan modal untuk perusahaan daerah itu dinaikkan menjadi Rp 1,285 triliun, yang sekitar Rp 1 triliun di antaranya digunakan untuk pengadaan tanah.

W251bGwsIjIwMjEtMDQtMjIgMjA6MjA6NTkiXQ

Belakangan, DPRD dan eksekutif menyepakati penyertaan modal untuk Sarana Jaya dalam APBD 2021 sebesar Rp 1,16 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 641 miliar digunakan untuk pengadaan tanah.

Tempo sebelumnya telah mengajukan surat permohonan wawancara kepada Prasetyo untuk meminta tanggapan atas dugaan keterlibatannya dalam perkara itu. Namun surat tersebut belum dibalas. Kemarin, setelah memimpin rapat di Komisi B—bidang perekonomian DPRD—ia menjawab sejumlah pertanyaan.

Berikut ini petikan wawancara dengan politikus PDI Perjuangan itu.

Pertemuan Komisi B dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk membahas apa?

Kami mempertanyakan, mempertegas, masalah (pembelian lahan di Pondok Ranggon dan Munjul) apa. Apalagi sudah ada tersangka di KPK. Saya menghormati proses hukum. Kalau mau bertanya mendalam (tentang kasus itu), silakan tanya ke KPK.

Saya di sini untuk mengklarifikasi. Karena terus terang, nama saya disebut, sebagai Ketua DPRD, lantai 10. Ini orangnya (sambil menunjuk ke arah wajahnya). Saya harus klarifikasi. Padahal permasalahan BUMD, perencanaan pertama dari gubernur setelah itu baru diarahkan ke saya. Kebetulan saya jadi Ketua Banggar (Badan Anggaran), untuk pengesahan (anggaran). Apakah (usul) ini disahkan, diiyakan, atau ditolak.


Mengenai anggaran, ada forum, ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan Banggar. Bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu. Dan itu anggaran (penyertaan modal daerah untuk Sarana Jaya) pada 2018. Ketua komisi bukan saya. Koordinatornya bukan saya. Kok ujug-ujug nama saya (disebut), ini sedap-sedap enggak enak, gitu lho.

Jadi, siapa yang seharusnya bertanggung jawab?

Bertanggung jawab gubernur. Dalam rapat (tadi) saya katakan, masak wagub (wakil gubernur) enggak mengerti masalah program DP nol rupiah? Kami cuma mengesahkan. Diserahkan uangnya yang dia minta. Pelaksanaan ada di tangan BUMD dan eksekutif, kemudian dibuatkan-lah pergub (peraturan gubernur) lalu pencairan. Itu ada pergubnya.


Jadi, saya enggak ngerti (perkara pembelian lahan di Pondok Ranggon dan Munjul). Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang diminta.

Merasa dikambinghitamkan?

Enggak-lah. Saya merasa enggak bermain seperti itu kok. Biarkan saja, nanti dia yang merasakan dosanya. Makasih, ya.

GANGSAR PARIKESIT | ADAM PRIREZA  

#Mafia Tanah #Sengketa Lahan #Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) #KPK

SebelumnyaMetro 3/5 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Komentar

Berita Terkait

  • Dewan Minta Data Pengadaan Lahan Dibuka
  • Sepakat Dulu, Penaksiran Harga Belakangan
  • Prasetyo Edi: Saya Hanya Mengesahkan Anggaran yang Diminta
  • Bogor Uji Coba Pembelajaran Secara Tatap Muka
  • Sebelum Gerbang Sekolah Dibuka

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Cukup Dua Periode

    Sejumlah pakar hukum tata negara membaca gelagat yang mengarahkan wacana amendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden. Peluang itu semakin terbuka setelah partai koalisi pemerintah menguasai mayoritas kursi DPR dan MPR, meski Jokowi mengaku tak menginginkan jabatan presiden hingga periode ketiga.

    16 Maret 2021
  • Berita Utama

    Peluang Amendemen UUD 1945 Menguat

    Jokowi menyatakan tak berminat menjadi presiden selama tiga periode.

    15 Maret 2021
  • Berita Utama

    Ramai-ramai Bantah Wacana Presiden Tiga Periode

    Majelis Permusyawaratan Rakyat memastikan tidak ada pembicaraan internal untuk memperpanjang masa jabatan presiden lewat amendemen konstitusi.

    16 Maret 2021
  • Berita Utama

    Menggagalkan Amendemen Lewat Perlawanan Masyarakat Sipil

    Masyarakat perlu disadarkan tentang efek buruk dari masa jabatan presiden tiga periode.

    16 Maret 2021
  • Berita Utama

    Wacana Amendemen Setelah Empat Kali

    Amendemen konstitusi sudah empat kali dilakukan sejak reformasi 1998.

    15 Maret 2021
  • Editorial

    Langkah Mundur Penanganan Limbah Batu Bara

    Presiden Joko Widodo harus segera menganulir regulasi yang mengeluarkan abu batu bara dari kategori limbah berbahaya dan beracun.

    15 Maret 2021
  • Opini

    Jerat Korupsi Pajak untuk Korporasi

    Korupsi kembali terjadi di Direktorat Jenderal Pajak. Dapatkah KPK menjerat korporasi yang terlibat?

    15 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Menanti Kesepakatan Harga Vaksinasi Mandiri

    Kadin memperkirakan harga vaksin untuk vaksinasi mandiri mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per dosis.

    15 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Sinopharm Pasok 15 Juta Dosis untuk Vaksinasi Mandiri

    Bio Farma belum dapat mengajukan EUA untuk vaksin Sinopharm kepada BPOM.

    16 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Mengatur Vaksinasi Mandiri

    Pemerintah menetapkan sejumlah pedoman dasar untuk vaksinasi mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong agar tak mengganggu program vaksinasi pemerintah. Hingga 14 Maret, sudah ada 11.542 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta program ini.

    16 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Siasat Amankan Stok Pangan

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan impor sejumlah komoditas pangan pada awal tahun ini. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, pada Februari 2021, kenaikan impor tertinggi terjadi pada komoditas gula sebesar 32,8 persen dan gandum 23,8 persen.

    16 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Gerak Cepat Impor Pangan

    Impor pangan dipercepat untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

    16 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Rawan Tergerus karena Proyek Negara

    Berbagai lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan mempermasalahkan rancangan kebijakan baru Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memungkinkan pengubahan izin status zona inti kawasan konservasi laut untuk keperluan proyek strategis nasional (PSN).

    16 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Proyek Nasional di Lahan Konservasi

    Pembangunan sejumlah proyek prioritas negara terganjal penolakan dari warga dan lembaga swadaya masyarakat. Salah satu alasan yang kerap memicu kontroversi adalah lokasi proyek yang beririsan dengan kawasan lindung atau konservasi alam. Berikut ini beberapa proyek jumbo yang dituding merusak ekosistem.

    15 Maret 2021
  • Ilmu dan Teknologi

    Gen Makhluk Awal Identik dengan Milik Manusia

    Makhluk awal itu memiliki kesamaan gen dengan hewan masa kini dan manusia.

    15 Maret 2021
  • Metro

    Dewan Minta Data Pengadaan Lahan Dibuka

    Selama ini Perumda Pembangunan Sarana Jaya telah membeli lahan hingga 70 hektare.

    15 Maret 2021
  • Metro

    Sepakat Dulu, Penaksiran Harga Belakangan

    Perumda Pembangunan Sarana Jaya menyepakati harga lahan di Pondok Ranggon sebelum hasil appraisal keluar.

    16 Maret 2021
  • Metro

    Prasetyo Edi: Saya Hanya Mengesahkan Anggaran yang Diminta

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah tuduhan bahwa ia terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan lahan di Pondok Ranggon yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.  

    15 Maret 2021
  • Metro

    Bogor Uji Coba Pembelajaran Secara Tatap Muka

    Pemerintah Kabupaten Bogor mengizinkan 170 sekolah mulai menjalankan uji coba pembelajaran secara tatap muka.

    16 Maret 2021
  • Metro

    Sebelum Gerbang Sekolah Dibuka

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menargetkan pembelajaran secara tatap muka bisa dimulai kembali pada Juli mendatang. Target ini ditetapkan setelah vaksinasi Covid-19 kepada tenaga pendidik telah dijalankan dan diperkirakan rampung pada Juni 2020. Untuk pembelajaran tatap muka ini, pemerintah tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan wabah.   

    15 Maret 2021
  • Nasional

    Hujan Kritik atas Batalnya Revisi Undang-Undang Pemilu

    Pembatalan revisi Undang-Undang Pemilu salah satunya berdampak kosongnya jabatan kepala daerah di beberapa wilayah dan akan diisi penjabat yang ditentukan pemerintah.

    16 Maret 2021
  • Nasional

    Dua Skema Pemilu 2024

    Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan untuk pertama kalinya pemilihan umum bakal diselenggarakan secara serentak pada tahun yang sama.

    16 Maret 2021
  • Nasional

    Tiga Pemilihan dalam Satu Tahun

    KPU mengusulkan jadwal pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah digelar terpisah pada Maret dan November 2024.

    15 Maret 2021
  • Nasional

    PDIP Tepis Adanya Pertemuan Megawati dan Moeldoko

    PDIP mengklaim tidak pernah mengintervensi urusan internal partai lain.

    15 Maret 2021
  • Nasional

    Loyalitas Tunggal Fraksi Demokrat Senayan

    Anggota Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat berikrar setia kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

    16 Maret 2021
  • Ragam

    Persediaan Vaksin Terus Ditambah

    Vaksinasi dipercepat sebelum virus SARS-CoV-2, penyebab Covid-19, bermutasi semakin banyak.

    15 Maret 2021
  • Ragam

    Memperbanyak Penyuntikan Vaksin

    Vaksin AstraZeneca menjadi vaksin keenam yang didatangkan pemerintah. Menurut data Kementerian Kesehatan, total vaksin saat ini sebanyak 40,1 juta dosis.

    15 Maret 2021
Koran Tempo
  • TEMPO.CO
  • Majalah Tempo
  • Majalah Tempo English
  • Koran Tempo
  • Tempo Institute
  • Indonesiana
  • Tempo Store
  • Tempo.co English

© 2018 PT. Info Media Digital, All right reserved