maaf email atau password anda salah
Pemerintah dan DPR menjadwalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang pada bulan ini. Penyedia jasa layanan elektronik bakal dimintai tanggung jawab bila terjadi peretasan dan kebocoran data.
Alih-alih terus menyangkal, pemerintah diminta memperbarui keandalan sistem keamanan data untuk melawan pembobolan. Para ahli keamanan siber juga mempertanyakan prosedur standar pengamanan data yang seharusnya menjadi pijakan saat menghadapi peretasan. Terkesan kalang kabut menangani kebocoran data yang semakin marak.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.