Masyarakat adat mampu menjalankan perekonomian lokal dengan nilai mencapai puluhan miliar per tahun. Tak didukung kebijakan.

Masyarakat adat menggunakan agenda politik untuk memperjuangan hak mereka. Kerap dilemahkan praktik kotor politik praktis.

Godaan pertambangan kerap meluluhlantakkan adat dan tradisi. Masyarakat adat Sigi mampu menepis godaan itu. 

Penangkapan terhadap lima anggota komunitas masyarakat adat Lamtoras Sihaporas dinilai melanggar prosedur.

AMAN mencatat jutaan hektare lahan masyarakat adat dirampas pemerintah dan investor. RUU Masyarakat Adat penting segera disahkan.

Pembahasan RUU Masyarakat Adat terhambat di DPR. Pembahasan isu masyarakat adat juga cenderung diabaikan para kandidat.

Negara selama ini gagal membangun kesejahteraan masyarakat adat. Mengapa ini terjadi dan apa yang bisa masyarakat adat lakukan?

DPR dan Presiden digugat karena menggantung RUU Masyarakat Adat. Kepentingan investasi diduga jadi motif mandeknya pembahasan.

Revisi RTRW serentak di banyak provinsi tak hanya sarat kepentingan korporasi. Masyarakat dan lingkungan hidup juga terabaikan.

AMAN menginisiasi Gerakan Pulang Kampung untuk membangun komunitas adat masing-masing. Hasilnya mulai terlihat.

AMAN, KPA, dan Walhi membentuk Dana Nusantara untuk mendanai masyarakat adat secara langsung. Tindak lanjut COP26 Glasgow.

Peraturan pemerintah soal insentif bagi investor proyek IKN diteken. Dinilai diskriminatif terhadap kepentingan masyarakat adat.

Kemudahan berusaha bagi investor IKN dinilai hanya kedok untuk melindungi kepentingan bisnis rakus lahan dan hutan Kalimantan.

Masyarakat adat yang tak ber-KTP dan tak masuk data pemilih mencapai 1,5 juta jiwa. Masalah ini belum terselesaikan sejak 2014.

Kepedulian sebagian pemuda terhadap kampungnya makin menguat. Mereka membangun desa sekaligus melestarikan adat dan kearifan turun-temurun dari leluhur. Dengan mengelola potensi lokal, anak-anak muda itu mendirikan sekolah adat, bertani, beternak, hingga membudidayakan tanaman herbal. 

Sejumlah pemuda melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan masyarakat sekaligus melestarikan adat.

Warga Lipu Wana Posangke menjual hasil hutan adat ke dunia luar. Keyakinan terhadap roh hutan adat membuat warga tak sembarangan mengeksploitasi alam.

Eko Cahyono, peneliti dari Sajogyo Institute, melacak akar masalah agraria dan masyarakat adat hingga ke paradigma hutan ilmiah warisan pemerintah kolonial. Perlu pemenuhan syarat keamanan insani.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara khawatir akan nasib hak-hak masyarakat adat di wilayah ibu kota baru negara. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak mengatur secara terperinci ihwal hak masyarakat adat. 

Pemerintah mengklaim mendapat dukungan dari masyarakat adat di Kalimantan Timur untuk melaksanakan proyek ibu kota baru. Sepuluh aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara hampir rampung.