Gerakan Mahasiswa Kritik Jokowi Meluas

JAKARTA – Lamadahur Pamungkas sibuk mengirim pesan WhatsApp kepada pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, Jumat kemarin. Mantan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti itu mengajak koleganya ikut “Gerakan Kampus” mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Komunikasi kami lakukan untuk konsolidasi gerakan selanjutnya,” kata Lamadahur, Jumat, 9 Februari 2024. 

Lamadahur sesungguhnya sudah berkomunikasi dengan pengurus BEM di sejumlah kampus sejak Desember lalu. Saat itu, ia mengajak BEM di seluruh Indonesia turun ke jalan mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilai semakin ugal-ugalan. 

Namun rencana demonstrasi mahasiswa itu batal terlaksana pada akhir tahun lalu. Kendala utama, kata Lamadahur, adalah pengurus BEM di sejumlah kampus mengalami masa transisi. Mereka tengah menggelar pemilihan pengurus BEM, sama seperti di Universitas Trisakti yang sedang menggelar pemilihan raya.

Satu bulan konsolidasi, aliansi mahasiswa lintas kampus, termasuk Universitas Trisakti, memilih turun ke jalan, Kamis lalu. Mereka berunjuk rasa di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, atau tidak jauh dari Istana Negara. Awalnya, mahasiswa hendak berdemonstrasi di depan Istana Negara, tapi polisi memblokade jalan menuju arah Istana.

Dalam orasinya, mahasiswa menyuarakan kondisi demokrasi di Indonesia yang semakin terpuruk. Mereka juga mengusung agenda menolak pemilu curang dan mewacanakan pemakzulan Jokowi.

Civitas academica Universitas Trisakti melakukan aksi Trisakti Bergerak di Tugu Reformasi, Jakarta, 9 Februari 2024. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Menurut Lamadahur, unjuk rasa aliansi kampus itu bertujuan memantik mahasiswa di seluruh Indonesia agar turun ke jalan. Dua hari setelah demonstrasi, civitas academica Universitas Trisakti membacakan pernyataan sikap berjudul Maklumat Trisakti Melawan Tirani di Tugu Reformasi, depan kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Mahasiswa dan sejumlah guru besar kampus ini ikut dalam pembacaan maklumat tersebut.

“Civitas academica Trisakti menyatakan Maklumat Trisakti Melawan Tirani sebagai bentuk perlawanan,” kata Lamadahur.

Gerakan perlawanan kampus ini berawal dari petisi civitas academica Universitas Gadjah Mada pada 31 Januari lalu. Dalam petisi yang dinamai Petisi Bulaksumur itu, mereka menegur Jokowi sebagai bagian dari keluarga besar UGM. Jokowi adalah alumnus UGM dari Fakultas Kehutanan.

Petisi Bulaksumur ini menjadi pemantik civitas acadamica di kampus lainnya untuk bersikap serupa. Mereka secara terpisah dalam waktu yang berbeda mendeklarasikan sikapnya terhadap penurunan demokrasi pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka merujuk pada pernyataan Jokowi tentang presiden boleh berkampanye dan memihak. 

Mereka juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu, yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka—putra sulung Jokowi—menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Hingga Jumat kemarin, tercatat lebih dari 40 kampus yang mendeklarasikan keprihatinan mereka terhadap kondisi politik terkini serta menyerukan pemilu berjalan jujur, adil, dan pemerintah harus netral dalam pemilu. Namun gerakan kampus ini berusaha digembosi, baik dari lingkup internal perguruan tinggi maupun dari pihak kepolisian. 

Adapun Jokowi menilai gerakan kampus tersebut merupakan bagian dari demokrasi. "Ya, itu hak demokrasi," kata Jokowi saat berada di Pasar Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis, 1 Februari lalu, yang dikutip dari video Sekretariat Presiden. 

***

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi ataupun penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dianggap sarat kecurangan. Selain berorasi, mahasiswa membentangkan spanduk bergambar wajah Jokowi di badan jalan. 

“Kami juga prihatin terhadap KPU yang membiarkan proses pencalonan pemilu dinodai cacat etik,” kata Fawwaz Ihza Mahendra Daeni, Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Jumat kemarin.

Mahasiswa saat demonstrasi dengan tema Amanah Konstitusi & Reformasi Dibajak Jokowi di Bandung, Jawa Barat, 7 Februari 2024. TEMPO/Prima mulia

Fawwas mengatakan aksi simbolis di depan kantor KPU merupakan awal demonstrasi mahasiswa berikutnya. Mereka akan berunjuk rasa dalam skala yang lebih besar. Mahasiswa juga berencana melibatkan berbagai kalangan, termasuk koalisi masyarakat sipil.

“Aksi kami dan kawan-kawan lainnya di daerah hari ini adalah tabuhan gong untuk memantik gerakan yang lebih besar,” kata Fawwaz.

Saat ini, kata dia, BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran dan BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan tengah berkonsolidasi dengan pengurus BEM di sejumlah kampus. Mereka menggagas agenda konsolidasi nasional mahasiswa. 

Menurut Fawwaz, konsolidasi lintas kampus saat ini terhambat oleh masa transisi kepengurusan BEM di sejumlah perguruan tinggi. Meski begitu, Fawwaz optimistis mampu menggalang mahasiswa berbagai kampus di Jawa Barat. “Kami juga berkonsolidasi dengan kampus lain, misalnya Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti,” katanya.

Lamadahur Pamungkas menjelaskan, hasil konsolidasi mahasiswa lintas kampus mengerucut pada sebuah aksi yang lebih besar. Gelombang perlawanan mahasiswa dalam skala besar itu direncanakan dapat terealisasi sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 pada Rabu pekan depan. 

“Kalau tidak terlaksana sebelum pemilu, gerakan mahasiswa akan tetap dilakukan setelah pemilu rampung,” Lamadahur. “Pada intinya, kami tidak akan berhenti menjaga amanat reformasi.”

Mahasiswa dan pemuda Bali saat seruan aksi Selamatkan Demokrasi di depan kantor KPU Provinsi Bali, Denpasar, Bali, 9 Februari 2024. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Demonstrasi Mahasiswa di Bali dan Mataram

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana dan Aliansi Pemuda Bali berunjuk rasa di tiga lokasi di Bali, Jumat kemarin. Ketiga lokasi itu berada di kantor KPU Bali, gedung DPRD Bali, dan kantor Gubernur Bali. Di Nusa Tenggara Barat, BEM Universitas Mataram dan koalisi masyarakat sipil menggelar mimbar bebas di persimpangan kantor perwakilan Bank Indonesia.

Ketua BEM Universitas Udayana I Wayan Tresna mengatakan mahasiswa mengkritik pemerintahan Jokowi akibat menurunnya kualitas demokrasi dalam pemilu kali ini. Di sela demonstrasi, dua pejabat dari KPU Bali serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bali menemui mahasiswa.

Pertemuan itu tak menjawab tuntutan mereka. Karena itu, BEM Universitas Udayana berencana menggelar demonstrasi lanjutan yang lebih besar. “Kami terus berkomunikasi dengan kawan-kawan BEM di Jakarta soal aksi lanjutan ini,” kata Wayan.

Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang Perdana Wiratraman mengatakan gerakan mahasiswa dan gerakan kampus yang dimotori oleh guru besar di banyak perguruan tinggi sesungguhnya saling menguatkan. Ia berharap gerakan kampus menjadi momentum seluruh elemen kampus untuk melakukan konsolidasi perlawanan. “Perlawanan ini menunjukkan bahwa mereka bergerak dan tidak gentar terhadap tekanan-tekanan yang ada,” katanya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai gerakan kampus yang semakin masif dalam dua pekan terakhir menandakan besarnya amarah publik terhadap sikap Presiden Jokowi. Menurut dia, sikap Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinetnya yang tak netral dalam pemilihan ini harus dihentikan untuk menjaga muruah pemilu bersih. “Gerakan ini menandakan bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya.

ANDI ADAM FATURAHMAN