Konflik Papua

• 

  Janji Manis Bakal Humanis

  Penjabat Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal (Purn.) Paulus Waterpauw, berjanji akan menggunakan pendekatan humanis untuk meredam penolakan pemekaran provinsi. Pegiat hak asasi menilai orang asli Papua tak pernah diajak bicara.

• 

  Batalkan Pemekaran Papua

  Pemekaran Papua bukan solusi. Fakta dan data menunjukkan pemekaran wilayah membuat chaos daerah baru.

• 

  Hak Jawab Kemenko Polhukam atas Artikel Soal Kekerasan di Papua

  Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan hak jawab atas artikel "Indonesia Membantah, Investigasi Independen Ditagih" yang terbit di Koran Tempo edisi 8 Maret 2022. 

• 

  Mendorong Resolusi Konflik di Papua

  Frans Maniagasi, anggota Kelompok Kerja Papua di Jakarta, mengurai akar konflik di Papua dan mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo mempercepat resolusi konflik.

• 

  Warga Lokal Korban Konflik Izin Tambang Wabu

  Kawasan tambang emas Wabu di Papua disebut-sebut sebagai lokasi konflik tentara dan polisi dengan kelompok pro-kemerdekaan yang berujung kekerasan terhadap warga lokal. Warga Intan Jaya tidak pernah tahu dan diajak bicara mengenai tambang tersebut.

• 

  Penolakan Dini Ajakan Dialog Damai

  Komnas HAM menemui berbagai kelompok di Papua untuk menggagas dialog damai dalam menyelesaikan konflik Papua. Sebagian kelompok di Papua menolak ide ini.

• 

  Tokoh Gereja Papua Pesimistis Wacana Dialog Damai

  Sejumlah tokoh gereja di Papua ragu akan rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menginisiasi dialog damai. Komnas HAM diminta berfokus pada penyelesaian persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

• 

  Pemekaran Wilayah di Bumi Cenderawasih Minim Partisipasi

  Pemekaran provinsi di Papua ditengarai bakal memperumit sejumlah persoalan, terutama konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan masifnya korupsi di daerah. Pemekaran wilayah pada 2002 dan 2008 justru memicu deforestasi.

• 

  Hujan Kritik Pemekaran Wilayah di Papua

  Sejumlah pegiat mengkritik wacana pemerintah membentuk daerah otonomi baru (DOB) pemekaran wilayah di Papua. Penambahan jumlah provinsi ditengarai akan memperluas pelanggaran HAM di Papua.

• 

  Provinsi Baru tanpa Acuhkan Penolakan

  Pemerintah dan DPR merampungkan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah di Papua. Pemekaran di Papua disebut-sebut dilakukan tanpa ada provinsi percobaan lebih dulu.