Dana otonomi khusus yang besar dan pemekaran Papua tak berhasil meredakan konflik di Papua. Akar masalah belum terselesaikan.

Sejumlah pegiat mengkritik wacana pemerintah membentuk daerah otonomi baru (DOB) pemekaran wilayah di Papua. Penambahan jumlah provinsi ditengarai akan memperluas pelanggaran HAM di Papua.

Berbagai kalangan menolak pemekaran wilayah di Papua. Proses pemekaran dinilai tidak transparan dan bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Pemerintah dan DPR merampungkan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah di Papua. Pemekaran di Papua disebut-sebut dilakukan tanpa ada provinsi percobaan lebih dulu.

Pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi dapat memicu pembelahan sosial dan konflik. Cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua harus dipertahankan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengisyaratkan bahwa pemerintah akan tetap mempertahakan kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB). Ia berpendapat bahwa pemekaran daerah bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan di daerah.