Homepage
  • login/register
  • Home
  • Berita Utama
  • Editorial
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Internasional
  • Olahraga
  • Sains
  • Seni
  • Gaya Hidup
  • Info Tempo

koran tempo

22
Maret
2021
Dukung Independensi Tempo
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Sains
  • Editorial
  • Opini
  • Info Tempo
  • Cari Angin
SebelumnyaNasional 2/5 Selanjutnya
Nasional

Klaim Kader Muda di Demokrat Kubu Moeldoko

Demokrat hasil kongres luar biasa bersiap menyusun kepengurusan baru. Disiapkan dari kalangan anak muda.

Edisi, 22 Maret 2021
Profile
Tempo
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021. ANTARA/Endi Ahmad
  • - Demokrat Kubu Moeldoko telah bersiap membentuk kepengurusan baru.
  • - Susunan pengurus baru disiapkan untuk diisi para anak muda. .
  • - Demokrat kubu Agus Harimurti menegaskan bahwa seluruh hasil Kongres V telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM pada Mei 2020.

JAKARTA — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Marzuki Alie, menyatakan telah menyerahkan struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dia mengatakan sebagian besar pengurus partai akan diisi oleh kader-kader muda. "Kami harus melakukan regenerasi supaya Demokrat semakin lincah," ujar Marzuki kepada Tempo, kemarin.

Marzuki belum mau menyebutkan siapa saja kader-kader yang sudah dirangkul untuk bergabung dalam kepengurusan Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang. Namun, menurut Marzuki, penunjukan kader muda merupakan bagian dari strategi memulihkan kinerja Demokrat yang disebut-sebut terus menurun selama beberapa periode pemilihan umum. Anak muda, kata dia, lebih aktif bergerak untuk berkomunikasi dengan beragam pihak guna mencapai tujuan partai.

Dengan tugas itu, Marzuki meyakini para kader muda akan siap mengikuti pemilihan anggota legislatif di daerah ataupun pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Seiring berjalannya waktu, kader-kader tersebut akan menjadi tokoh muda yang disiapkan untuk menjadi wakil rakyat di DPR.

Marzuki mengatakan sejumlah kader senior juga mengisi struktur partai. Para veteran partai ditunjuk untuk menduduki posisi seperti anggota mahkamah partai, dewan kehormatan, maupun dewan pertimbangan.

W251bGwsIjIwMjEtMDQtMjIgMjA6Mjk6MzQiXQ

Jika struktur kepengurusan nanti disahkan, Marzuki menuturkan, pihaknya juga membuka peluang untuk meminta anggota Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pengurus. Menurut dia, permintaan tersebut merupakan bukti bahwa kepengurusan Demokrat nantinya lebih inklusif, terbuka bagi semua golongan. "Jadi, tidak lagi atas pertimbangan kedekatan tertentu atau keluarga tertentu saja. Semua memiliki kesempatan yang sama," kata Marzuki.

Partai Demokrat kubu Moeldoko memang belum mengumumkan kepengurusannya. Sejauh ini, sejumlah nama yang sudah mencuat adalah Moeldoko sebagai ketua umum dan Jhoni Allen Marbun sebagai sekretaris jenderal. Nama lainnya adalah Marzuki Alie sebagai ketua dewan pertimbangan dan Max Sopacua menjabat ketua dewan kehormatan.

Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen di kawasan Menteng, Jakarta, 11 Maret 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Selain merombak jajaran pengurus, KLB Demokrat kubu Moeldoko menghapus jabatan majelis tinggi partai. Salah satu inisiator kongres luar biasa, Jhoni Allen, menyatakan jabatan tersebut melanggar Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pelanggaran yang dimaksudkan adalah kewenangan majelis tinggi yang terlampau besar karena menggerus kedaulatan anggota Demokrat untuk menghelat kongres luar biasa.

Persoalan lainnya dari jabatan tersebut, kata Jhoni, terkait dengan kacaunya pembagian kewenangan antar-struktur. Dia mencontohkan Pasal 12 ayat 2a dalam Anggaran Rumah Tangga 2020, yang mengatur putusan Mahkamah Partai hanya bersifat rekomendasi. Ketentuan itu dinilai melanggar UU Partai Politik yang mengatur putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat secara internal.

"Mahkamah partai yang dibentuk pada Kongres V cacat hukum, sehingga mahkamah partai mandul dan tidak dapat dipergunakan," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menganggap seluruh hasil Kongres V telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Mei 2020. Pengesahan itu, kata dia, sudah didahului dengan evaluasi oleh Menteri Hukum dengan dasar UU Partai Politik.

Herzaky pun mempertanyakan orang-orang yang sudah dituliskan dalam struktur kepengurusan. Sebab, menurut dia, saat ini pengurus Demokrat di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota telah menyatakan kesetiaannya kepada Agus Yudhoyono. "Jadi, itu kepengurusan yang mana? Kalau menurut saya, jangan mengada-ada," ujar dia.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengklaim seluruh pengurus partainya tak bersedia bertemu dengan kubu Moeldoko. Kelompok tersebut hanya dia anggap sebagai gerakan pengambilalihan dari luar, bukan berasal dari lingkup internal partai. Hinca pun membuang jauh-jauh pembicaraan islah untuk menyatukan kedua kubu. "Buat kami, untuk apa bicara islah karena kami (Partai Demokrat) cuma satu," kata Hinca.

SERVIO MARANDA | ROBBY IRFANY

#Kongres Partai Demokrat #KLB Partai Demokrat

SebelumnyaNasional 2/5 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Komentar

Berita Terkait

  • Kesempatan Demokrat Kubu Moeldoko Melengkapi Berkas
  • Klaim Kader Muda di Demokrat Kubu Moeldoko
  • Adu Kuat Menguji Keabsahan Demokrat
  • Bersiap 60 Hari Penghitungan Ulang di Kalimantan Selatan
  • 7 Kecamatan Penentu di Pilkada Kalimantan Selatan

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Babak Baru Korupsi Benur

    Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki penempatan bank garansi eksportir benur. Kewajiban setoran ini diklaim untuk mengamankan penerimaan negara bukan pajak. Tak ada dasar hukumnya, nota dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar disorot.

    22 Maret 2021
  • Berita Utama

    KPK Telisik Penerbitan Aturan Bank Garansi Eksportir Benih Lobster

    Pungutan bank garansi kepada eksportir benih lobster tak memiliki dasar hukum.

    22 Maret 2021
  • Berita Utama

    Lempar Tanggung Jawab Setelah Ditelisik

    Antam Novambar disebut-sebut melimpahkan tanggung jawab pungutan bank garansi kepada anak buahnya.

    22 Maret 2021
  • Berita Utama

    Terseret Aturan Bank Garansi

    Antam Novambar diduga ikut mengatur syarat bank garansi untuk izin ekspor benih lobster.

    21 Maret 2021
  • Editorial

    Kecewa Secukupnya pada All England

    Kekecewaan pemain bulu tangkis Indonesia yang gagal bertanding hingga akhir dalam kejuaraan All England 2021 bisa dimengerti. Namun masalah teknis akibat penerapan protokol kesehatan oleh pemerintah Inggris itu tak perlu direspons berlebihan.

    21 Maret 2021
  • Opini

    Perkara Amnesti Pajak Jilid II

    Rencana amnesti pajak jilid II harus ditimbang secara hati-hati. Program amnesti jilid I belum memenuhi sasaran.

    21 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    CEO PT Pandawa Agri Indonesia, Kukuh Roxa: Reduktan Lokal untuk Pertanian Global

    Akumulasi pestisida di lahan pertanian dan perkebunan meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. Persoalannya, penggunaan pestisida tidak bisa dihilangkan begitu saja dari pertanian modern. PT Pandawa Agri Indonesia menawarkan jalan tengah dengan produk reduktan herbisida. Mulai mengekspor produknya ke Malaysia.

    21 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Pemerintah Rombak Direksi Kereta Cepat Indonesia China

    Direksi KCIC diperbarui dalam RUPS pada 16 Maret lalu.

    21 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Konstruksi Kereta Cepat Selesai 75 Persen

    Direksi baru KCIC segera meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

    22 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Maju-Mundur Kereta Cepat

    Perjalanan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sempat terganjal sejumlah masalah.

    21 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Terdorong Sentimen Positif Bulan Suci

    Belanja masyarakat bakal meningkat pada Ramadan-Idul Fitri.

    21 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Variatif Menjelang Ramadan 

    Mendekati masa Ramadan dan Lebaran, saham emiten-emiten sektor pangan dan konsumer bergerak variatif. Beberapa saham naik harga, sementara yang lainnya cenderung stagnan.

    21 Maret 2021
  • Ilmu dan Teknologi

    Covid-19 Ada Kemungkinan Memicu Diabetes

    Steroid untuk mengobati Covid-19 mungkin berperan dalam munculnya diabetes.

    21 Maret 2021
  • Metro

    Tersangkut Uang DKI di Formula E

    BPK mendapati sebagian uang yang disetorkan pemerintah DKI ke Formula E tidak bisa ditarik kembali.

    21 Maret 2021
  • Metro

    Masih Tertarik Gelar Balap Mobil Listrik

    Pemerintah DKI dan Jakarta Propertindo masih menunggu kepastian jadwal dan sirkuit Formula E.

    21 Maret 2021
  • Metro

    Perhitungan Dampak Ekonomi yang Tak Meyakinkan

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan Formula E. Temuan auditor itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2019.

    21 Maret 2021
  • Metro

    Tak Menentu Nasib Warga Pancoran Buntu

    Warga menempati Pancoran Buntu sejak 20-40 tahun lalu. Mereka menyewa ke pemilik lahan.

    22 Maret 2021
  • Metro

    Merasa Terintimidasi Sejak Juli

    Warga Pancoran Buntu merasa mendapat intimidasi agar meninggalkan rumah mereka sejak Juli tahun lalu. Pertamina membantah mengerahkan organisasi kemasyarakatan.

    22 Maret 2021
  • Metro

    Akar Pertikaian di Pancoran

    Bentrokan di Pancoran yang terjadi beberapa waktu lalu berawal dari konflik pemilikan lahan antara PT Pertamina dan ahli waris keluarga Mangkusasmito Sanjoto. Lahan yamg menjadi sengketa adalah tanah seluas 2,8 hektare beserta 24 rumah.

    21 Maret 2021
  • Nasional

    Kesempatan Demokrat Kubu Moeldoko Melengkapi Berkas

    Kementerian Hukum dan HAM menerima dokumen hasil kongres luar biasa Demokrat di Deli Serdang. Tapi sejumlah dokumen belum lengkap.

    22 Maret 2021
  • Nasional

    Klaim Kader Muda di Demokrat Kubu Moeldoko

    Demokrat hasil kongres luar biasa bersiap menyusun kepengurusan baru. Disiapkan dari kalangan anak muda.

    22 Maret 2021
  • Nasional

    Adu Kuat Menguji Keabsahan Demokrat

    Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono berjuang habis-habisan menjaga keabsahan kepemimpinan.

    21 Maret 2021
  • Nasional

    Bersiap 60 Hari Penghitungan Ulang di Kalimantan Selatan

    Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan mempersiapkan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan penghitungan ulang.

    21 Maret 2021
  • Nasional

    7 Kecamatan Penentu di Pilkada Kalimantan Selatan

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pasangan calon Denny Indrayana-Difriadi Derajat dan memerintahkan penghitungan ulang di tujuh kecamatan di Kalimantan Selatan.

    21 Maret 2021
  • Ragam

    Lolos Izin Halal Vaksin AstraZeneca

    Analoginya seperti menanam pohon menggunakan pupuk kandang yang najis. Ketika pohon menghasilkan buah, buah itu tidak lantas menjadi najis.

    21 Maret 2021
  • Ragam

    Halal dalam Kondisi Darurat

    Pemerintah meminta masyarakat tak ragu menerima imunisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi AstraZeneca.

    21 Maret 2021
  • Daftar Iklan Baris

    Iklan Pengumuman

    Workshop online Tempo Komunitas

    21 Maret 2021
Koran Tempo
  • TEMPO.CO
  • Majalah Tempo
  • Majalah Tempo English
  • Koran Tempo
  • Tempo Institute
  • Indonesiana
  • Tempo Store
  • Tempo.co English

© 2018 PT. Info Media Digital, All right reserved