JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah empat lokasi berbeda dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi bantuan sosial Coronavirus Disease 2019 di Kementerian Sosial, anggaran 2020. Keempat lokasi itu adalah rumah dinas dan kediaman pribadi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara serta dua kantor perusahaan penyedia bantuan sosial di Jakarta.
Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan tim lembaganya mendapatkan berbagai dokumen penting dari penggeledahan di empat lokasi tersebut. Dokumen tersebut terkait dengan program bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
“Barang-barang yang ditemukan dan diamankan di antaranya berbagai dokumen terkait dengan perkara ini,” kata Ali, kemarin.
Namun Ali belum bersedia menyebutkan jenis dokumen yang disita tim lembaganya tersebut. Ia mengatakan tim penyidik KPK lebih dulu akan menganalisis semua dokumen tersebut. “Setelah dianalisis, tim KPK segera melakukan penyitaan,” katanya.
Empat hari sebelumnya, tim KPK juga menggeledah kantor Kementerian Sosial di kawasan Salemba Raya, Jakarta Pusat, serta kediaman Matheus Joko Santoso di Bandung dan rumah Adi Wahyono. Keduanya adalah pejabat pembuat komitmen bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial.
Kasus dugaan korupsi bantuan sosial ini berawal dari operasi penangkapan oleh KPK, Jumat pekan lalu. Dari situ, KPK menetapkan lima orang tersangka. Tiga tersangka adalah Menteri Sosial Juliari Batubara dan dua anak buahnya, yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Dua tersangka lainnya adalah pengusaha bernama Ardian I.M. dan Harry Sidabuke. Mereka diduga menyuap Juliari bersama kedua anak buahnya untuk menjadi vendor penyedia bantuan sosial Covid-19 di kawasan Jabodetabek.
Juliari diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari para pengusaha. Pada periode pertama distribusi bantuan, Wakil Bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu diduga menerima uang sebesar Rp 8,2 miliar. Lalu, pada periode kedua distribusi, ia diduga mendapat Rp 8,8 miliar. Uang dugaan suap itu diperoleh dari pemotongan dana bantuan sosial. Setiap paket bantuan sosial senilai Rp 300 ribu dipotong Rp 10 ribu atau 3 persen. Potongan itu menjadi fee yang diduga diberikan kepada Juliari lewat asisten pribadinya, Shelvi N.; dan Eko, ajudan Menteri Sosial.
Sebagian dari fee itu disinyalir digunakan untuk menyewa pesawat jet pribadi ketika Juliari Batubara melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Salah satunya, saat Juliari melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; dan ke Malang, Jawa Timur, pada Kamis dan Jumat pekan lalu, atau satu hari sebelum operasi penangkapan.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti uang tunai terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 6 Desember 20202. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sumber Tempo mengatakan, dalam penyidikan kasus ini, tim penyidik KPK sudah mendapatkan bukti penyewaan jet pribadi oleh Juliari Batubara. Pesawat jet yang disewa Juliari diduga milik Ceojetset. Sesuai dengan situs perusahaan ini, Ceojetset merupakan perusahaan penyewaan pesawat jet pribadi kategori premium yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini beralamat di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan.
Dalam situs perusahaan itu tidak tertera tarif penyewaan pesawat tersebut. Tapi sumber Tempo menyebutkan biaya penyewaan jet pribadi itu sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta per hari.
Perusahaan ini belum berhasil dimintai konfirmasi. Ketika dimintai konfirmasi lewat nomor kontak perusahaan yang tertera di situs mereka, seorang laki-laki yang mengangkat telepon mengatakan tidak mengetahui persoalan tersebut. “Saya tidak punya informasi itu,” katanya, lalu segera menutup sambungan telepon. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango juga tak bersedia menjawab permintaan konfirmasi Tempo.
MAYA AYU PUSPITASARI | RUSMAN PARAQBUEQ
KPK Sita Dokumen Penting di Rumah Juliari Batubara
