Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesia Corruption Watch, mengkritik langkah-langkah Ketua KPK Firli Bahuri yang dinilai melanggar etik dan konflik kepentingan. Merusak citra KPK.

Pertimbangan yang meringankan Juliari karena menderita setelah mendapat cacian masyarakat seharusnya dijadikan pijakan KPK untuk mengajukan banding.

PDIP selama ini dikenal punya sikap keras terhadap kadernya yang terjerat kasus korupsi. Perlakuan berbeda diberikan kepada Wakil Bendahara Umum Juliari Peter Batubara.

Rata-rata tuntutan jaksa KPK terhadap terdakwa korupsi pada 2020 sekitar 4 tahun 10 bulan penjara.

Pidana 11 tahun penjara dalam tuntutan jaksa penuntut atas kesepakatan pimpinan KPK. Tuntutan rendah ini diduga mempengaruhi vonis ringan terhadap Juliari Batubara.

Vonis ringan untuk eks Menteri Sosial Juliari Batubara bermula dari kesalahan KPK yang tak serius menangani kasus ini. Sejumlah kalangan mendesak Dewan Pengawas KPK dan Komisi Yudisial turun tangan.

Dua politikus PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus, terseret dalam kasus korupsi bantuan sosial yang menjerat eks Menteri Sosial, Juliari Batubara. Dua nama itu hilang dari surat dakwaan.

Majelis hakim memvonis bekas Menteri Sosial Juliari P. Batubara 12 tahun penjara dalam kasus korupsi dana bantuan sosial--jauh lebih ringan dari ancaman hukuman maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup. Terbukti menerima suap Rp 32 miliar, Juliari berkukuh menyangkal terlibat korupsi. Hakim meringankan hukuman dengan dalih politikus PDI Perjuangan itu telah mendapat cacian dan hinaan dari masyarakat. Adapun ahli hukum berpendapat Juliari seharusnya divonis lebih berat karena melakukan korupsi di masa pandemi.

Kejanggalan kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 terasa sejak tahap penyidikan, dakwaan, tuntutan jaksa KPK, hingga putusan hakim. Juliari Batubara pun dihukum ringan.

Sebanyak 18 korban korupsi bantuan sosial oleh Juliari Batubara sedang mengajukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung. Vonis bersalah Juliari menjadi amunisi baru penggugat.