JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan dari Rp 60 juta menjadi Rp 105 juta dan transportasi dari Rp 21,5 juta menjadi Rp 35 juta pada tahun depan. Kenaikan tunjangan itu kontras dengan rendahnya kinerja legislasi penghuni Kebon Sirih.
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, mengungkapkan bahwa kenaikan tunjangan itu tidak logis karena rendahnya kinerja legislasi Dewan pada tahun lalu dan tahun ini. “Tunjangan itu kan seharusnya merupakan apresiasi dari kinerja,” ujarnya kepada Tempo, kemarin.
Kinerja legislasi DPRD Jakarta jauh panggang dari api. Tahun lalu, mereka cuma mengesahkan 7 dari 18 rancangan peraturan daerah (raperda). Adapun sepanjang tahun ini, Dewan baru mengesahkan 5 dari 26 rancangan perda.
Lucius juga mengkritik rencana Dewan provinsi yang akan menggelar sosialisasi raperda dan perda pada tahun depan. Anggaran kegiatan itu dikhawatirkan mubazir karena minimnya kinerja legislasi politikus Kebon Sirih dalam dua tahun terakhir.
Terlebih, wabah Covid-19 masih merajalela. Sosialisasi secara tatap muka justru bisa meningkatkan penularan penyakit itu. “Sekarang sudah eranya digital, jadi enggak harus mengumpulkan massa untuk sosialisasi,” katanya.
Menurut Lucius, sosialisasi rancangan perda itu rentan diselewengkan. Misalnya, dari alokasi uang saku bagi peserta pertemuan. “Bisa saja pesertanya direkayasa,” ujar dia.
Sebelumnya, anggota Dewan mengusulkan kegiatan sosialisasi raperda, perda, dan nilai kebangsaan pada tahun depan. Anggaran untuk semua kegiatan itu sebesar Rp 297,5 miliar dan telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI, Pantas Nainggolan, mengungkapkan produktivitas pembentukan perda pada tahun ini rendah karena adanya wabah corona. Disinggung soal rendahnya kinerja mereka tahun lalu, dia berdalih bahwa program legislasi terhambat karena ada pergantian legislator.
Pantas optimistis, pada tahun depan, mereka bisa mengebut pembentukan peraturan daerah. Apalagi legislator juga sudah bisa melakukan penyesuaian ritme kerja di tengah masa pandemi Covid-19. “Kami minta eksekutif juga menyerahkan rancangan perda secara lengkap agar pembahasan lebih cepat,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
GANGSAR PARIKESIT
