JAKARTA – Rencana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta untuk mensosialisasi rancangan peraturan daerah (raperda), perda, dan nilai kebangsaan menuai kritik. Sebab, pelaksanaan kegiatan itu berisiko di tengah masa pandemi Covid-19.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Anwar Razak, mengatakan sosialisasi raperda, perda, dan nilai kebangsaan bisa dilakukan secara virtual. “Anggaran justru bisa dihemat,” ujarnya kepada Tempo, dua hari lalu.
Sebelumnya, anggota Dewan mengusulkan kegiatan sosialisasi raperda, perda, dan nilai kebangsaan sebesar Rp 297,5 miliar dan telah masuk dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Anwar menduga narasumber kegiatan sosialisasi ini kebangsaan ialah anggota Dewan sendiri. “Kalau begitu, jangan dikasih honor lagi karena memang sudah tugasnya,” kata dia.
Rancangan APBD DKI 2021 menyebutkan sosialisasi rancangan perda akan dilakukan sebulan sekali. Adapun anggaran honor narasumber kegiatan itu selama setahun mencapai Rp 5,34 miliar.
Anwar meminta pemerintah DKI kritis terhadap anggaran sosialisasi tersebut. “Seharusnya pemerintah DKI tidak diam saja,” ujarnya.
Anggota panitia khusus rencana kerja tahunan (RKT) 2021, S. Andyka, mengatakan sosialisasi rancangan perda sangat penting. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui rancangan ketentuan yang akan dibahas Dewan dan pemerintah DKI. “Jadi, masukan masyarakat terkait itu, bisa kami himpun,” ucapnya.
Andyka mengatakan, dalam rapat dengar pendapat pembentukan perda selama ini, yang kerap dimintai pendapat ialah akademikus dan pakar. Perwakilan masyarakat jarang diundang. Padahal peraturan itu, tentu saja, akan mengikat semua warga Jakarta.
Adapun sosialisasi nilai kebangsaan, dia melanjutkan, diperlukan untuk mencegah terjadinya disintegrasi. Apalagi Jakarta merupakan kota heterogen dengan banyak suku. “Ini juga merupakan program dari pemerintah pusat,” kata politikus Gerindra itu.
Andyka menerangkan, sosialisasi raperda, perda, dan nilai kebangsaan itu dikoordinasi Sekretariat DPRD. Sekretariat yang menyusun seluruh keperluan sosialisasi itu. “Jadi, kami tidak menerima uang dari kegiatan itu,” katanya.
Anggota komisi bidang pemerintahan DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan sosialisasi rancangan peraturan daerah diperlukan untuk mendorong peningkatan pembentukan perda. Sebab, pada tahun ini, produktivitas legislasi Dewan rendah—dari 26 rancangan perda pada 2020, baru lima peraturan yang disahkan.
Menurut Gembong, dengan sosialisasi rancangan perda, warga Jakarta bisa ikut memberi masukan. “Masyarakat yang diuntungkan dari kegiatan itu,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu. Dia menyatakan narasumber untuk sosialisasi raperda, perda, dan nilai kebangsaan bukanlah anggota Dewan, melainkan pakar atau tokoh masyarakat.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI, Pantas Nainggolan, mengatakan anggota Dewan yang melakukan pelbagai kegiatan, seperti sosialisasi perda, kunjungan kerja, dan reses, membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan itu. Laporan itu diserahkan ke pimpinan DPRD dan diketahui Sekretariat Dewan. “Kami rutin membuat laporan pertanggungjawabannya,” kata dia.
Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Mujiyono menuturkan, sosialisasi raperda, perda, dan nilai kebangsaan akan dikaji kembali. Sebab, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 melarang pemberian uang transportasi bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan itu. “Sekarang, kalau ngundang 100 orang tanpa dikasih uang transport, cuma dikasih snack saja, bakal ada yang datang, gak?” kata politikus Demokrat itu.
GANGSAR PARIKESIT
Anggaran Sosialisasi di Tengah Pandemi
