Hingga 31 Oktober 2022, belanja negara telah mencapai 75,7 persen dari target. Mayoritas digunakan untuk penyaluran subsidi serta jaminan kesehatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Jakarta meloloskan anggaran pengadaan atribut serta pakaian dinas anggota Dewan sebesar Rp 1,7 miliar. Setiap anggota legislatif akan menerima lima setelan pakaian senilai Rp 16 juta. Pengamat menilai anggota eksekutif dan legislatif tak peka terhadap kondisi masyarakat yang masih kesulitan di masa pandemi Covid-19.

Pemprov dan DPRD Jakarta sudah beberapa kali meloloskan anggaran besar ke dalam APBD 2022. Beberapa di antaranya dinilai hanya untuk kepentingan eksekutif dan legislatif belaka. Pengamat menilai APBD seharusnya difokuskan pada pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan pembangunan masyarakat.

Panitia dan PT Jakarta Propertindo masih saja belum mau membuka data tentang perusahaan-perusahaan yang berminat menjadi sponsor perhelatan Formula E di Jakarta. Mereka hanya berdalih ada beberapa perusahaan yang akan turut membiayai pelaksanaan Jakarta E-Prix, 4 Juni mendatang.

Sejumlah provinsi tercatat masih memiliki dana hingga triliunan rupiah di bank. Beberapa pemerintah daerah berupaya meningkatkan penyerapan di sisa hari pada tahun ini.

Reformasi tata kelola transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi salah satu agenda prioritas untuk mendorong peningkatan kualitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penerimaan berpotensi meningkat hingga 50 persen setelah implementasi UU HKPD.

Haryo Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, menunjukkan dampak dari kebiasaan buruk pemerintah daerah yang menggeber belanja di ujung tahun. Penerimaan daerah akan berkurang dengan undang-undang baru.

Anggaran kunjungan dapil muncul karena masyarakat menuntut anggota DPRD lebih sering turun ke lapangan.

Karakteristik dana kunjungan dapil mirip anggaran reses. Penggunaan anggaran reses DPRD Jakarta selama ini nyaris tak ada pertanggungjawaban.

Saat pembahasan anggaran belanja tak terduga, nilai yang disepakati adalah Rp 5,2 triliun. Namun, setelah disahkan, angkanya menjadi Rp 2,1 triliun.

Pemerintah DKI Jakarta tahun ini mengalokasikan dana Rp 2,1 triliun untuk pos belanja tidak terduga (BTT). Anggaran tersebut sepenuhnya digunakan untuk penanganan wabah Covid-19. Namun saat ini anggaran yang tersisa tinggal 3 persen atau sekitar Rp 84 miliar. Padahal pemerintah tengah membutuhkan dana besar untuk mengatasi lonjakan jumlah kasus.

Kementerian Pendidikan menyediakan satu juta formasi untuk para guru honorer melalui program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemerintah daerah masih enggan.

Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) untuk meminimalkan inefisiensi serta salah sasaran pada penggunaan anggaran pandemi.