JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta mewaspadai potensi lonjakan kasus Covid-19 akibat libur panjang pada pekan ini, terutama ancaman penularan di lingkungan keluarga.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan libur panjang pada akhir pekan banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul dengan keluarganya. “Penularan itu tidak hanya terjadi di tempat publik, tapi juga banyak terjadi di lingkungan keluarga,” kata Anies di kantor Kepolisian Daerah Jakarta Raya, kemarin.
Anies menjelaskan, DKI bisa mengawasi penerapan protokol pencegahan Covid-19 di tempat umum, seperti tempat wisata, restoran, dan stasiun. Tapi mata dan tangan mereka tidak mencapai kediaman pribadi. Cara paling efektif untuk mencegah penularan adalah dengan tetap bermasker saat berkumpul bersama keluarga.
Menurut Anies, libur panjang berdampak negatif terhadap penanganan wabah corona. Sebab, lonjakan kasus biasanya terjadi setelah libur usai. Kekhawatirannya itu berkaca pada lonjakan kasus Covid-19 pada Agustus lalu. Pada 30 dan 31 Agustus lalu, angka penularan melonjak hingga 1.094 dan 1.049 kasus baru. Peningkatan jumlah pasien itu ditengarai akibat banyaknya orang yang bepergian pada saat libur panjang gandengan antara 17 Agustus, 20 Agustus atau tahun baru Hijriah, dan cuti bersama pada 21 Agustus.
Pemerintah DKI sempat meminta pemerintah pusat mempertimbangkan libur panjang pada pekan ini. Hal itu Anies sampaikan dalam rapat dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tiga pekan lalu. Namun pusat tetap memutuskan cuti bersama pada 28 dan 30 Oktober mendatang—sehari sebelum dan sesudah perayaan maulid Nabi Muhammad.
Pemerintah provinsi mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 akibat libur panjang pekan ini dengan meminta 60 ribu pegawainya tidak keluar kota. Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 50/SE/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada Pelaksanaan Cuti Bersama. “Jika perjalanan keluar kota tidak dapat dihindari dengan alasan yang sangat mendesak, diimbau agar melakukan tes PCR sebelum ataupun setelah melakukan perjalanan,” kata Chaidir, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta operator angkutan konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan. Kementerian Perhubungan juga akan memeriksa secara acak pelaksanaan aturan itu. "Kalau mereka tidak taat, khawatir akan timbul penularan yang tidak kita inginkan,” katanya.
ADAM PRIREZA | HENDARTYO HANGGI | GANGSAR PARIKESIT
