Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah cukup memberi tahu DPRD tentang penerapan status pembatasan sosial berskala besar.
Pengesahan raperda tentang penanggulangan Covid19 di Gedung DPRD DKI Jakarta, 19 Oktober 2020. Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id//pun. tempo : 167542292293
JAKARTA – Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta berkukuh meminta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Legislator Kebon Sirih mengklaim tidak akan menghambat Balai Kota dalam penetapan keputusan soal penanganan wabah Covid-19 itu.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan penentuan status daerah pande
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.