JAKARTA – Masih banyak perkantoran di Jakarta yang tidak mengatur jam kerja pegawainya selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Hal itu tecermin dari puluhan perusahaan yang dijatuhi sanksi teguran tertulis dan denda oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.
Kepala Satpol PP DKI Arifin mengatakan, sejak 5 hingga 29 Juni lalu, terdapat 29 perkantoran yang melanggar aturan PSBB transisi, termasuk pengaturan jam kerja. Rinciannya, 20 perkantoran dikenai teguran tertulis dan sisanya dijatuhi denda. “Mereka beralasan belum tahu aturan itu dan ada juga yang jenis usahanya mewajibkan seluruh karyawan masuk bersamaan,” ujar dia kepada Tempo, kemarin.
Pemerintah DKI Jakarta membatasi jumlah pekerja paling banyak 50 persen selama PSBB transisi. Bahkan, perkantoran atau industri juga harus mengatur hari, jam, dan sif pegawainya.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) juga mengatur hal serupa dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Wilayah Jabodetabek. Regulasi itu menyebutkan perkantoran wajib mengatur jam kerja antar-sif dengan jeda minimal tiga jam. Kelompok kerja pertama masuk pukul 07.00-07.30 dan pulang pukul 15.00-15.30. Adapun sif kedua masuk pukul 10.00-10.30 dan pulang pukul 18.00-18.30.
Arifin menyatakan tidak ada pelonggaran pengawasan terhadap perkantoran selama perpanjangan PSBB transisi. Petugas Satpol PP akan terus mengawasi pengaturan jam kerja perusahaan dan industri. “Kalau perlu, kami minta pekerja melaporkan pelanggaran di tempat kerjanya,” kata dia.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengakui masih ada sejumlah perusahaan atau industri yang belum bisa mengatur jam kerja pegawainya. Contohnya, industri makanan, di mana makanan yang telah diproduksi harus langsung dikemas. “Kan tidak bisa makanannya menunggu sekian jam karena menunggu pegawai pengemasan masuk,” ujar dia.
Diana tidak merasa heran jika masih ada penumpukan penumpang kereta rel listrik (KRL) saat pagi atau sore hari akibat masih adanya kantor yang belum bisa mengatur jam kerja pegawainya. “Penerapan jeda tiga jam kerja ini yang banyak kendala,” kata dia.
Vice President Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia, Anne Purba, berharap perkantoran dan dunia usaha bisa mengatur waktu kerja karyawannya. “Dengan pengaturan jam kerja, kami berharap antrean di stasiun dapat lebih lancar dan mengurangi waktu tunggu para penumpang KRL,” ujar dia.
Anne mengungkapkan jumlah penumpang KRL terus mengalami peningkatan sejak limitasi transisi diterapkan. Contohnya, tercatat 155.555 orang naik kereta Commuter Line pada Senin pagi lalu, atau naik 9 persen dari 143.237 penumpang pada waktu yang sama pekan lalu. Kini, tercatat ada 350 hingga 370 ribu orang naik KRL saban hari, dengan penambahan penumpang di Stasiun Bogor, Bojonggede, Citayam, dan Bekasi.
Peningkatan penumpang itulah yang menjadi perhatian Gubernur DKI Anies Baswedan saat memperpanjang penerapan limitasi transisi selama dua pekan. Kereta yang penuh berpotensi tinggi menjadi tempat penularan virus corona.
Penumpang menilai penerapan protokol kesehatan di KRL makin kendur. Wahyu Hidayat, warga Tangerang, mengatakan penumpang sulit menjaga jarak selama berada di dalam gerbong. “Kendur di physical distancing-nya,” ujar dia saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, kemarin siang.
GANGSAR PARIKESIT | IHSAN RELIUBUN
Perkantoran Kesulitan Membagi Jam Kerja
