Siasat Membiayai Transformasi Ekonomi Hijau

Keuangan berkelanjutan atau sustainable finance menjadi faktor penting untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan risiko transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. Implementasi inovasi pembiayaan ini adalah upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Presiden RI Joko Widodo menyatakan, pemerintah memiliki strategi besar dalam mengimplementasikan ekonomi hijau, antara lain melalui energi baru terbarukan, pembiayaan hijau, serta produk hijau. Indonesia juga bergabung dengan Clean Energy Demand Initiative (CEDI),sebuah inisiatif pemerintah Amerika Serikat yang mendorong percepatan investasi di sektor energi bersih.

Pemerintah menetapkan target penggunaan energi baru terbarukan  sebesar 23 persen pada 2025. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi emisi karbon hingga 29-41 persen pada 2030 sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC), dan nol emisi karbon atau net zero emission) pada 2060. Kontribusi internasional mampu mempercepat pengurangan emisi karbon. 

Pembiayaan hijau berperan penting mewujudkan pengurangan emisi karbon. Merujuk pada Program Lingkungan PBB atau United Nation Environment Program, pembiayaan hijau bertujuan meningkatkan aliran keuangan (dari perbankan, kredit mikro, asuransi, dan investasi) dari sektor publik, swasta dan nirlaba untuk pembangunan berkelanjutan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan pembiayaan hijau diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. Meski terdampak pandemi Covid-19, Indonesia berkomitmen mencapai SDGs tepat waktu.,

Peta jalan atau road map SDGs Indonesia menuju 2030 mencatat kebutuhan pendanaan pembangunan berkelanjutan sebelum pandemi Covid-19 mencapai 67 ribu triliun rupiah. Dari angka tersebut, kesenjangan pembiayaan antara skenario business as usual dengan skenario yang tinggi diproyeksikan lebih dari 14 ribu triliun rupiah. Hasil studi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021, mengestimasikan kesenjangan pembiayaan SDGs meningkat 70 persen akibat pandemi Covid-19.  

“Kebutuhan pendekatan holistik untuk membiayai pemulihan dan pembangunan berkelanjutan jangka menengah hingga panjang, lebih besar dibandingkan sebelumnya,” tegas Suharso dalam side event “Integrated National Financing Framework ”, 3rd G20 Development Working Group (DWG) Meeting di Bali, 9 Agustus 2022.

Kementerian PPN/Bappenas bersama UNDP meluncurkan INFF untuk menyelaraskan rencana pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan pembiayaan yang tepat. INFF diarahkan menjadi kerangka pembiayaan nasional yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai strategi pembiayaan SDGs yang lebih luas, khususnya dalam mengoordinasikan kerjasama keuangan dan teknis, serta mengelola risiko keuangan dan non-keuangan untuk mencapai SDGs. Dalam transformasi ekonomi hijau, Kementerian PPN/Bappenas mengorkestrasi pelaksanaan strategi pembiayaan publik dan swasta yang tepat untuk mencapai SDGsdengan mengoptimalkan SDG Financing Hub dan pembentukan SDG Indonesia One dan  Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Inisiatif tersebut untuk mengakselerasi transformasi ekonomi hijau dengan pembiayaan inovatif. antara lain green bond, green sukuk, serta SDGs Bond. Kebijakan dan mobilisasi sumber daya yang efektif akan dapat menutup gap pembiayaan transformasi ekonomi hijau di Indonesia.

www.bappenas.go.id