Apa Saja Sanksi bagi Penjegal Putusan Mahkamah Konstitusi
Pakar hukum tata negara menilai pembegal konstitusi yang tidak mematuhi putusan MK bisa dikenai sanksi. Apa saja hukumannya?
arsip tempo : 172661990784.
SEJUMLAH pakar hukum tata negara mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengikuti dua putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas dan usia minimal pencalonan kepala daerah. Mereka khawatir kedua lembaga itu masih akan berakrobat, meski rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah batal terlaksana pada Kamis, 22 Agustus 2024. Baik DPR, pemerintah, maupun Komisi Pemilihan Umum dinilai bisa mendapat sanksi ji
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
