Alumnus Antropologi Universitas Airlangga ini mengawali karire jurnalistik di Tempo sejak 2021 lewat program magang plus selama setahun. Amel, begitu ia disapa, kembali ke Tempo pada 2023 sebagai reporter. Pernah meliput isu ekonomi bisnis, politik, dan kini tengah menjadi awak redaksi hukum kriminal. Ia menjadi juara 1 lomba menulis artikel antropologi Universitas Udayana pada 2020. Artikel yang menjuarai ajang tersebut lalu terbit di buku "Rekam Jejak Budaya Rempah di Nusantara".
Konten
Ketimpangan Gaji Hakim di Indonesia
Remunerasi hakim tak mampu memberantas korupsi. Ketimpangan gaji antara hakim agung dengan hakim di tingkat bawah makin tampak.
Hukum Edisi : Senin, 9 September 2024
Mengapa Gaji Besar Hakim Agung Tak Bisa Mencegah Mereka Korupsi
Gaji dan tunjangan besar hakim agung tak lantas membuat Gazalba Saleh kebal dari godaan korupsi.
Hukum Edisi : Senin, 9 September 2024
3 Modus Korupsi Hakim Agung
Tiga modus korupsi hakim agung. Dari kasus suap hingga jual-beli perkara meski sudah digaji besar.
Hukum Edisi : Senin, 9 September 2024
Pencatutan KTP di Pilkada Bisa Diseret ke Ranah Pidana
Kasus pencatutan KTP dukungan untuk Dharma Pongrekun-Kun Wardana di pilkada Jakarta bisa dibawa ke ranah pidana.
Hukum Edisi : Senin, 2 September 2024
Pencatutan KTP Melanggar UU Pelindungan Data Pribadi
Kasus pencatutan KTP untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana diduga melanggar Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
Hukum Edisi : Senin, 2 September 2024
Alasan Janggal Penolakan Calon Hakim Agung
Alasan DPR menolak semua calon hakim agung dan hakim HAM ad hoc dinilai janggal. Kecurigaan adanya alasan politis menyeruak.
Hukum Edisi : Jumat, 30 Agustus 2024
Apa Saja Sanksi bagi Penjegal Putusan Mahkamah Konstitusi
Pakar hukum tata negara menilai pembegal konstitusi yang tidak mematuhi putusan MK bisa dikenai sanksi. Apa saja hukumannya?
Hukum Edisi : Sabtu, 24 Agustus 2024
Vonis Janggal Kasus Kerangkeng Manusia
Vonis bebas terhadap eks Bupati Langkat dinilai janggal. Majelis hakim mengamini pembelaan terdakwa.
Hukum Edisi : Jumat, 12 Juli 2024
Ketika Vonis Karen Agustiawan Seret Corpus Christi
KPK dinilai sulit mengembalikan kerugian negara dalam kasus korupsi Karen Agustiawan. Terganjal masalah yuridiksi.