SebelumnyaEkonomi dan Bisnis 1/6 Selanjutnya

Ekonomi dan Bisnis

Merangkai Sistem Online untuk Amnesti Pajak

Amnesti pajak jilid II mempersyaratkan penggunaan sistem online. Dianggap lebih aman dibanding cara konvensional, di mana berkas wajib pajak rawan bocor.

Edisi, 29 Desember 2021

Ghoida Rahmah

Aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran, 28 Desember 2021. Tempo/Tony Hartawan

- Pemerintah menyiapkan sistem pelaporan online untuk peserta amnesti pajak jilid II.
- Sistem online diyakini lebih aman dan mencegah antrean di kantor pajak. .
- Peserta amnesti pajak jilid II diklaim tertarik dengan penggunaan sistem online.

JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin keamanan data wajib pajak yang akan mengikuti program pengungkapan pajak sukarela (PPS) atau amnesti pajak jilid II yang akan dilakukan secara online. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Neilmadrin Noor, menjamin keandalan sistem dan infrastruktur untuk mengantisipasi risiko kebocoran data peserta program amnesti pajak.

Menurut Neil,

...

Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.

Mulai dari

Rp. 58.000*/_Bulan

✔

Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo

✔

Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone

✔

Podcast, video dokumenter dan newsletter

✔

Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001

Register di sini untuk mendapatkan 5 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login

#Pajak #Amnesti Pajak | Pengampunan Pajak

SebelumnyaEkonomi dan Bisnis 1/6 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 15.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0811-8287-002 | 0882-1030-2525 | 0882-2580-2626 |0881-6828-348 | Senin - Minggu : Pkl 09.00 - 17.00 WIB

Komentar

Berita Lainnya

Cover Story

Siaga Omicron

Pemerintah mulai pasang kuda-kuda untuk menekan laju penularan Omicron setelah kasus trasmisi lokal terdeteksi di Jakarta. Sebagian strategi itu, seperti karantina mini dan pengaturan ulang masa isolasi, pernah diterapkan saat varian Delta memicu gelombang kedua Covid-19 pada pertengahan 2021. Pelancong dari luar negeri kini wajib menjalani tiga kali tes usap.

29 Desember 2021

Berita Utama

Strategi Melawan Penularan Omicron

Pemerintah menggunakan kebijakan lama, seperti micro lockdown, untuk menekan penularan varian baru Covid-19, Omicron. Kasus transmisi lokal Omicron membuat pemerintah semakin waspada.

29 Desember 2021

Berita Utama

Ketok Pintu Pertama Transmisi Lokal

Pemerintah menemukan pasien pertama yang terkonfirmasi positif Covid-19 varian Omicron tanpa pernah melakukan perjalanan ke luar negeri atau kontak erat dengan pelaku perjalanan dari luar negeri. Suami-istri asal Medan itu kini harus menjalani karantina di RSPI Sulianto Saroso, Sunter, Jakarta Utara.

28 Desember 2021

Info Tempo

Inovasi Pelayanan dan Kinerja di Masa Pandemi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menutup tahun 2021 dengan capaian prestasi. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.

29 Desember 2021

Berita Utama

Daerah Siap Terapkan Karantina Mini

Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat berpengalaman menerapkan micro-lockdown saat terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19. Mereka lebih siap ketika penularan Omicron mengganas.

28 Desember 2021

Editorial

Era Kegelapan KPK

Perilaku lancung petinggi dan personelnya telah mencoreng komisi antikorupsi. Digerogoti dari dalam, KPK kehilangan marwahnya.

29 Desember 2021

Opini

Polemik Revisi Upah Minimum Jakarta

Yusuf Wibisono, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies, menunjukkan pentingnya upah minimum yang tinggi bagi pekerja, yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian.

28 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Merangkai Sistem Online untuk Amnesti Pajak

Amnesti pajak jilid II mempersyaratkan penggunaan sistem online. Dianggap lebih aman dibanding cara konvensional, di mana berkas wajib pajak rawan bocor.

28 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Potensi Tinggi Repatriasi Aset

Pemerintah mengantongi potensi aset wajib pajak di luar negeri dari hasil pertukaran data antarlembaga. Nilainya bisa mencapai Rp 1.346 triliun.

29 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Bersiap Menanggung Subsidi Minyak Goreng

Pengucuran subsidi minyak goreng harus menanti persetujuan delapan menteri yang menjadi Komite Pengarah BPDPKS. Subsidi rawan dimanipulasi oleh proidusen.

28 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Harga Pangan Meroket hingga Awal Tahun Depan

Harga minyak goreng, cabai rawit, dan telur masih naik. Pemerintah berupaya menekan harga.

29 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Mengebut Sisa Proyek Prioritas

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengejar penyelesaian berbagai PSN sebelum akhir 2021. Kepastian lahan dan pembiayaan masih menjadi momok penghambat proyek.

28 Desember 2021

Ekonomi dan Bisnis

Jalan Tol dan Bendungan Jadi Prioritas

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berencana merampungkan 29 proyek strategis nasional (PSN) pada 2022. Proyek jalan tol dan bendungan menjadi fokus utama.

28 Desember 2021

Metro

Dokumen Ungkap Rencana Kenaikan Tunjangan DPRD DKI

Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta akan merevisi peraturan gubernur tentang tunjangan anggota legislatif Jakarta. Salah satu tunjangan yang akan dinaikkan adalah tunjangan perumahan, dari Rp 60 juta menjadi Rp 70 juta per bulan.

29 Desember 2021

Metro

Menanti Pembangunan Terminal Lebak Bulus

Pembangunan Terminal Lebak Bulus menjadi tanggung jawab PT MRT Jakarta dan PT Integrasi Transportasi Jakarta. Rencana pembangunan hingga kini belum ada kejelasan.

29 Desember 2021

Nasional

Terseret Kredit Ratusan Miliar

Dua pemimpin cabang Bank Jawa Tengah dan tiga pihak perusahaan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pemberian kredit. Polisi akan mengembangkan penyidikan ke kreditor lain.

29 Desember 2021

Nasional

Setelah Keluarga Korban Tangkap Pelaku Pencabulan

Beberapa hari setelah menangkap pelaku, ibu korban meminta maaf karena mengkritik kepolisian. Tak hanya di Bekasi, pengabaian laporan korban pelecehan seksual terjadi di banyak daerah.