JAKARTA – Para pengelola hotel terpaksa banting harga lantaran terdesak oleh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dan masa sepi atau low season awal tahun ini.
Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengatakan hotel harus tetap merangsang pengunjung agar ada pendapatan meski kecil. “Karena biaya operasional seperti listrik dan biaya gaji karyawan tetap jalan, mau tak mau harus pricing atau main harga,” ujarnya kepada Tempo, kemarin.
Menurut Maulana, harga jual kamar rata-rata di hotel berbintang ataupun non-bintang merosot hingga 30 persen dari published rate atau tarif resmi hotel. Bisnis perhotelan, kata dia, hanya sebentar memasang tarif normal, yaitu saat masa libur Natal dan tahun baru. Nilainya kembali jatuh dan diperkirakan akan sama sepanjang kuartal pertama tahun ini. Okupansi kamar rata-rata perhotelan nasional, yang sempat anjlok ke bawah 10 persen pada April 2020, hanya bisa menanjak sampai 30-35 persen hingga pengujung tahun.
Maulana mengatakan anggota PHRI kini harus mengincar pengunjung yang berminat menginap di tempat eksklusif dengan harga terjangkau. “Karena tarif hotel bintang 5 jadi seperti bintang 3 di kala normal,” ucapnya. “Kami tertekan supply besar, tapi demand kecil.”
Pegawai hotel menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Nusa Dua, Bali, 5 Juni 2020. Johannes P. Christo
Maulana menyebutkan strategi harga menjadi langkah akhir karena promo hotel semakin ditinggalkan selama PPKM. Pelaku sektor akomodasi, kata dia, sudah sempat menerapkan paket inap isolasi dan kerja jarak jauh (work from home). Ada juga diskon ruangan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE) untuk kegiatan korporasi dan pemerintah. “Tapi semua sepi lagi karena kebijakan dadakan pemerintah.”
Hibah sektor pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun yang dicairkan pemerintah untuk 101 kota dan kabupaten pada akhir 2020 pun nyatanya tak dapat dimanfaatkan secara efektif. Sebanyak 70 persen yang dialokasikan ke daerah dalam program tersebut menyasar perhotelan. “Tapi uangnya untuk bayar sejumlah pajak karena tak ada relaksasi, akhirnya duit itu kembali lagi ke pemerintah,” ucapnya.
Kebijakan PPKM yang berlaku di tujuh provinsi, mencakup 73 kabupaten dan kota, diperpanjang hingga 8 Februari mendatang. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembatasan diteruskan karena risiko penularan Covid-19 di sebagian besar kawasan tersebut belum reda. Pemerintah Jawa Barat bahkan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena lonjakan angka kasus positif di provinsi tersebut.
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan pengusaha hotel di wilayahnya pun sedang berjuang lewat promosi protokol kesehatan dan layanan bersih untuk meyakinkan pengunjung. Lantaran belum terbuka untuk wisatawan asing, okupansi hotel di Pulau Dewata hanya 18 persen. “Harapan saya, vaksinasi segera dilakukan merata,” ucapnya. “Wisatawan harus confident dulu, baru kita bisa percepat paket-paket promosi.”
Ketua PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Deddy Pranowo, mengatakan okupansi hotel dan penginapan yang terdata PHRI di wilayahnya tersisa 13,5 persen sepanjang PPKM jilid pertama, yaitu pada 11-25 Januari 2021. Menurut dia, sudah ada sekitar 30 hotel berhenti beroperasi dan lebih dari 170 hotel nyaris tutup.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menuturkan perpanjangan PPKM akan semakin menggerus bisnis perhotelan. “Okupansi hotel sudah di bawah break even point atau titik impas,” katanya. Pemerintah dan pengusaha pun merancang beberapa strategi untuk bertahan, salah satunya dengan membuka kamar hotel untuk sarana isolasi mandiri.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS | PRIBADI WICAKSONO (YOGYAKARTA)
