Agar Investasi Tak Ambyar
Batalnya pengesahan revisi UU Pilkada memberikan sentimen positif di pasar. Manipulasi hukum bisa membuat investor balik badan.
arsip tempo : 172663510217.
SIASAT pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkangi konstitusi memperlihatkan dengan gamblang bagaimana penyusunan regulasi bisa dimanipulasi demi kepentingan elite. Padahal kepastian regulasi merupakan faktor penting bagi pelaku usaha mencurahkan investasi. Akal-akalan merevisi undang-undang, yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bisa membuat investor balik badan.
Sejak Kamis, 22 Agustus 2024, demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil prodemokrasi merebak di sejumlah kota. Mereka menentang siasat busuk DPR yang berniat mengesahkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah demi melanggengkan dinasti Joko Widodo. Salah satu isi revisi undang-undang ini mengadopsi putusan Mahkamah Agung perihal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan.
Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang belum genap 30 tahun, diuntungkan dengan perubahan undang-undang ini. Semula ia hendak berlaga dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah.
Walhasil, maraknya protes langsung menggembosi sentimen positif di pasar. Indeks Harga Saham Gabungan jeblok 0,87 persen ke level 7.488,68 dan menjadi yang terburuk di Asia-Pasifik pada hari itu. Padahal, sehari sebelumnya, indeks menembus rekor tertinggi sepanjang masa di level 7.554.
Begitu pula dengan kurs rupiah yang merosot melampaui 15.600. Padahal rupiah sebelumnya menguat ke kisaran 15.400 per dolar Amerika Serikat. Kurs terkuat sejak Desember 2023 ini terdorong oleh masuknya dana investasi asing senilai US$ 1,1 miliar dalam sebulan terakhir.
Sentimen positif itu tak terlepas dari kondisi pasar keuangan global. Rendahnya tingkat inflasi di Amerika membuat pasar yakin The Federal Reserve akan menurunkan suku bunga lagi. Di dalam negeri, pasar menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 cukup realistis.
Untungnya, pasar segera merespons positif keputusan DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada dan berjanji mengikuti putusan MK. Satu hari setelah demonstrasi, indeks berbalik menguat 55,6 poin ke 7.544,29. Sementara itu, rupiah menguat ke 15.492 per dolar AS. Pasar melihat intensitas protes tak akan membahayakan stabilitas.
Kepastian inilah yang dinanti-nanti investor. Peran investasi sebagai sumber pertumbuhan makin mendesak di tengah perlambatan daya beli masyarakat. Bank Dunia juga pernah mengingatkan salah satu pekerjaan rumah pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lewat sektor swasta. Salah satu caranya, menjaga kepastian dan pelindungan hukum.
Di sisi lain, presiden terpilih Prabowo Subianto perlu mencegah terbentuknya dinasti politik seperti yang dilakukan Jokowi. Sejumlah studi menunjukkan dinasti politik berimbas turunnya pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah, tumbuh suburnya praktik korupsi, hingga langgengnya kemiskinan.
Dinasti politik cenderung mengutamakan kepentingan kroni dan keluarga. Akibatnya, pembangunan tidak memiliki prioritas karena inefisiensi alokasi anggaran. Ujung-ujungnya, ekonomi stagnan. Prabowo tak perlu meniru cara Jokowi dalam menelikung aturan.
