Risiko Bansos Judi Online

PEMERINTAH lagi-lagi berencana mengobral bantuan sosial (bansos). Sementara pada masa kampanye Pemilu 2024 ada bantuan langsung tunai (BLT) El Nino, dilanjutkan dengan BLT mitigasi risiko pangan yang dirapel tiga bulan menjelang hari pencoblosan, kini pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan pemberian bansos bagi keluarga pejudi online. Kebijakan ini salah kaprah karena tidak menyelesaikan akar masalah.

Adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang pertama kali mengungkapkan rencana ini. Namun Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bansos untuk pejudi online tidak ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari sini kita bisa menilai: rencana pemberian bansos bagi pejudi online merupakan kebijakan prematur.

Tidak ada alasan apa pun yang bisa diterima akal sehat atas kebijakan bansos bagi keluarga pejudi online. Bantuan ini hanya akan menyakiti rasa keadilan masyarakat kelas bawah yang benar-benar bekerja tapi tak kunjung beranjak dari lingkaran kemiskinan.

Mereka adalah kelompok fakir sejati, yang semestinya mendapat prioritas uluran tangan pemerintah. Sayangnya banyak dari mereka yang belum terjangkau berbagai program bantuan pemerintah. Kucuran bansos sering kali tidak tepat sasaran karena kesimpangsiuran data keluarga penerima manfaat.

Indonesia memang tengah darurat judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi judi online sepanjang Januari-Maret 2024 saja lebih dari Rp 100 triliun. Dari total pelaku judi online sebanyak 3,5 juta orang, hampir 80 persennya adalah kalangan menengah bawah yang didominasi pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga.

Namun, merujuk pada keputusan Menteri Sosial tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, keluarga pejudi online tidak masuk kriteria penerima bansos. Penerima bantuan ini hanya masyarakat yang masuk kategori miskin atau miskin ekstrem, yang sebagian besar pengeluarannya untuk konsumsi makanan pokok sangat sederhana. Selain berpotensi membebani anggaran, pemberian ini akan mengambil jatah penerima manfaat yang sesungguhnya.

Di sisi lain, pemberian bansos ini justru akan menyuburkan praktik judi online, bukan memberikan efek jera, apalagi memberantasnya. Bantuan pemerintah seolah-olah menjadi insentif bagi pelaku terus berkutat dalam lingkaran judi online. Sebab, kalaupun jatuh miskin, mereka nantinya menerima bansos. Bantuan ini berisiko membuat pelaku judi online makin tidak bertanggung jawab kepada keluarganya.

Karena itu, memasukkan keluarga pejudi online ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)—daftar acuan penerima bansos—adalah salah alamat. Pemerintahan Jokowi tak bisa semena-mena menggunakan uang rakyat untuk program bantuan yang tidak ada manfaatnya. Dengan anggaran yang terbatas, sudah selayaknya pemerintah memprioritaskan pemberian bansos kepada keluarga kaum papa.

Di luar itu, yang perlu diutamakan pemerintah adalah upaya pencegahan dan penegakan hukum. Selama ini, pemerintah masih setengah hati memberantas judi online. Kendati penutupan situs judi meningkat setiap tahun, penindakan hukum belum menyentuh bandar besar dan pelaku yang sebagian berada di luar negeri.

Aparat masih basa-basi membasmi judi online. Sebab, tak sedikit dari mereka yang ikut kecipratan memperoleh cuan. Tak mengherankan bila mereka hanya menyasar pemain dan pelaku di lapangan.

Maka, hal yang tak kalah penting adalah menghukum aparat dan pejabat yang bermain mata menjadi pelindung bagi para bandar kakap. Tanpa komitmen dan kemauan yang kuat, upaya pemerintah membasmi judi online bakal jalan di tempat. Pemberian bansos tidak menyelesaikan masalah ini.