maaf email atau password anda salah


Pemkab Sukabumi

Kabupaten Sukabumi Raih WTP Anggaran 2023

Bupati Marwan apresiasi kinerja semua pihak.

arsip tempo : 172754936181.

Bupati Sukabumi H Marwan Hamami didampingi Wakil Bupati H Iyos Somantri menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu, 19 Juni 2024.. tempo : 172754936181.

Bupati Sukabumi H Marwan Hamami didampingi Wakil Bupati H Iyos Somantri menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu, 19 Juni 2024.

Marwan menjelaskan, kabupaten layak anak adalah kabupaten yang di dalamnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak atau upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan berkelanjutan. "Pembentukan peraturan daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara legistatif dan eksekutif serta orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak yang perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum," kata dia.

Mengenai nota pengantar raperda tentang LPJ pelaksanaan APBD T.A 2023, Marwan mengatakan, laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan pada pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

"Laporan keuangan daerah di tahun 2023 telah diaudit oleh BPK-RI, proses audit ini memotret dari sudut penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan penjelasan dalam menyajikan laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal (SPI), dan tertib serta patuhnya terhadap peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Marwan juga mengapresiasi dan penghargaan kepada semua pihak atas diperolehnya kembali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kinerja pengelolaan keuangan tahun anggaran 2023 dari BPK-RI. "WTP yang kita terima merupakan yang ke-10 kali secara berturut-turut atas hasil raihan WTP tersebut kami ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Pemerintah Daerah dapat kembali mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan daerah," ujar Marwan.

Konten Eksklusif Lainnya

  • 28 September 2024

  • 27 September 2024

  • 26 September 2024

  • 25 September 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan