Nasib Tak Pasti Program Regsosek
Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan draf Rancangan Peraturan Presiden Pelindungan Sosial yang akan menjadi payung hukum Regsosek.
JAKARTA — Sepucuk surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik (BPS) terombang-ambing. Data mereka berpotensi tak terpakai.
Surat tersebut berasal dari pelaksana tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhanana Putra, atas nama Menteri Hukum dan HAM. Dokumen tertanggal 26 Oktober 2022 itu ditujukan untuk Mente...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini