Revisi UU MD3 kembali menggelinding setelah Pemilu 2024. Agenda perubahan ini diduga hanya untuk bagi-bagi kekuasaan.

DPD membentuk panitia khusus untuk menginvestigasi kecurangan pemilu. Pansus ini akan saling menguatkan dengan angket DPR.

DPD membentuk Panitia Khusus Kecurangan Pemilu untuk menginvestigasi berbagai dugaan pelanggaran pemilu.

Para pengamat yang serius terheran-heran akan fenomena ini. Apa yang dilakukan oleh mereka itu setelah menjadi wakil rakyat?

Dewan Perwakilan Daerah tidak mempersoalkan penunjukan Jimly Asshidqie sebagai Ketua MKMK.

Nomor urut daftar calon anggota sementara DPD harus disusun sesuai keputusan Bawaslu. KPU punya waktu untuk menyusun ulang.

Pimpinan MPR akan mengusulkan amendemen UUD 1945 pada pekan ini. Membuka peluang perubahan konstitusi segera dibahas.

Isu amendemen UUD 1945 juga menggelinding di DPD. Ada usulan mengembalikan wewenang MPR memilih presiden.

MPR menggulirkan isu amendemen UUD 1945. Disusupi rencana mengatur penundaan pemilu dan mengubah mekanisme pemilihan presiden.

Isu amendemen UUD 1945 kembali bergulir di MPR. Dianggap rentan disusupi agenda merusak demokrasi.

Revisi UU PPP mengabaikan usul DPD. Kejar tayang demi UU Cipta Kerja.

Sebagian anggota DPD mulai membangun gerakan mendukung Jokowi 3 Periode. Arya Wedakarna dari Bali akan menggelar deklarasi setelah Lebaran.

Manuver untuk menambah masa jabatan presiden terus bergulir, meski hal itu jelas-jelas menabrak konstitusi. Terakhir, giliran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang digalang untuk mendukung "Jokowi 3 Periode". Pengurus asosiasi berencana mendeklarasikan sokongan setelah Lebaran. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah yang sempat menolak amendemen konstitusi juga mulai gembos.

Anggota DPD mengusulkan agar pengajuan amendemen UUD 1945 ke MPR ditunda. Mereka ingin agenda amendemen tak disusupi rencana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), LaNyalla Mahmud Mattalitti, bicara soal alasannya menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Mengklaim DPD akan menggagalkan jika ada upaya menyelundupkan agenda Jokowi Tiga Periode dalam amendemen UUD 1945 kelima.

Sejumlah anggota dan pemimpin DPD menolak amendemen UUD 1945 yang membahas pasal tentang masa jabatan presiden. Penolakan direncanakan menjadi sikap lembaga.

Penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menguat. DPD mengklaim solid menentang.

DPD berencana secara serentak mengajukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen dianggap sebagai monopoli demokrasi oleh elite partai politik.