Batal Lockdown karena Biaya - Berita Utama - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Batal Lockdown karena Biaya

Batal mengunci wilayahnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti keputusan pemerintah pusat memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro.

Warga melintas depan gang yang menerapkan karantina wilayah setelah 11 warga terkonfirmasi positif Covid-19 di RT 22 RW 9 Plosokuning V, Minomartani, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta, 10 Juni 2021. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah. tempo : 173058293616.

JAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X batal menerapkan karantina wilayah alias lockdown untuk menekan laju penularan Covid-19 di daerahnya. Sultan memutuskan hal itu lewat rapat dengan seluruh bupati, wali kota, dan pengelola rumah sakit di Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta. "Tak ada kalimat lockdown,” kata Sultan, seusai rapat, kemarin.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Yogy

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Maya Ayu Puspitasari

Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X Covid-19 Karantina wilayah PPKM

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Ekonomi dan Bisnis

Menjamin Hunian pada Masa Pensiun
Berita Utama

Batal Lockdown karena Biaya
Editorial

Hati-hati Buka Pulau Dewata
Nasional

Penghuni Enam Besar Survei

Konten Eksklusif Lainnya

2 November 2024
1 November 2024
31 Oktober 2024
30 Oktober 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.