Kebijakan Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta dinilai kerap tak sejalan dengan prinsip demokrasi. Tetap dicintai rakyatnya.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah merancang sekolah khusus terpadu merangkap pusat rehabilitasi pelaku klitih yang sudah sulit ditangani sekolah dan keluarganya. Kurikulum menitikberatkan pada pendampingan psikologis atau kejiwaan siswa.

Klitih hanya bisa dihentikan jika semua pemangku kepentingan bekerja sama mengatasi akar masalahnya. Kita semua adalah korban. 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersepakat dengan kepolisian untuk mengerahkan kekuatan pengamanan lingkungan, Jaga Warga, demi memerangi kejahatan klitih. Jaga Warga beranggotakan warga sipil yang dikoordinasikan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjumlah 1.831 kelompok.

Batal mengunci wilayahnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti keputusan pemerintah pusat memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DI Yogyakarta mendukung rencana Gubernur untuk menutup seluruh perbatasan. Namun pemerintah pusat menginginkan PPKM berskala mikro.