Alumnus Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang ini memulai karier jurnalistik di Tempo pada 2022. Ia mengawalinya dengan menulis isu ekonomi bisnis, politik nasional, perkotaan, dan saat ini menulis isu hukum dan kriminal.
Konten
Akankah KPK Menelusuri Bagi-bagi Jatah Izin Tambang Blok Medan?
Fakta keterlibatan Bobby Nasution dalam pengurusan izin tambang di Maluku Utara cukup kuat. KPK masih ragu menelusuri.
Hukum Edisi : Rabu, 30 Oktober 2024
Jerat Pidana dalam Regulasi Penggalangan Dana
Kegiatan penggalangan dana publik harus memiliki izin. Penyaluran dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal dapat dipidanakan.
Hukum Edisi : Jumat, 25 Oktober 2024
Pelaku Perundungan Perlu Diganjar Sanksi Berat
Perundungan akan tetap menjadi persoalan selama budaya hierarki antara senior dan junior masih kuat. Pelaku harus dipidanakan.
Hukum Edisi : Sabtu, 19 Oktober 2024
Hukuman Mati Tak Bikin Jera
Era Presiden Jokowi paling banyak memberikan vonis hukuman mati dalam tindak pidana narkotika. Tapi efektivitasnya diragukan.
Hukum Edisi : Sabtu, 12 Oktober 2024
Pelanggaran Etik Pimpinan KPK yang Terus Berulang
Para komisioner KPK berulang kali melanggar etik. Ada hubungan dengan revisi Undang-Undang KPK.
Hukum Edisi : Rabu, 2 Oktober 2024
Beragam Aliran Dana Janggal Temuan PPATK
PPATK bertugas mendeteksi transaksi keuangan yang janggal. Uang yang dihasilkan berasal dari kegiatan yang melanggar hukum.
Hukum Edisi : Selasa, 24 September 2024
Banyak Laporan PPATK yang Mandek di KPK
Laporan PPATK dilengkapi dengan data yang sudah diolah secara matang. Tujuannya agar memudahkan KPK menelusuri dugaan korupsi.
Hukum Edisi : Selasa, 24 September 2024
Jerat Hukum Setelah Terbukti Berpoligami
KPK berencana menjadikan Wakil Direktur RSUD Pasar Minggu Fify Mulyani sebagai tersangka pencucian uang Gazalba Saleh.
Hukum Edisi : Rabu, 11 September 2024
Jika Kepala Daerah Bermasalah Terpilih
Meski telah ada aturan yang jelas, kepala daerah terpilih yang memiliki masalah hukum tak mudah dilengserkan.
Hukum Edisi : Sabtu, 7 September 2024
Perlukah Proses Hukum Calon Kepala Daerah Ditunda?
Aparat penegak hukum memutuskan menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada 2024.
Hukum Edisi : Sabtu, 7 September 2024
Hakim Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur Dibidik Pidana
Sanksi administratif dinilai tidak cukup untuk tiga hakim yang memberikan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tannur.
Hukum Edisi : Kamis, 29 Agustus 2024
Menanti Putusan Etik untuk Nurul Ghufron
Langkah Dewas KPK yang tak juga mengumumkan putusan etik terhadap Nurul Ghufron disesalkan banyak pihak.
Hukum Edisi : Kamis, 22 Agustus 2024
Kematian Selebragm Medan Akibat Sedot Lemak di Klinik WSJ Beauty Depok. Malpraktik?
Polisi menemukan dugaan pelanggaran di klinik WSJ Beauty yang menewaskan Ella Nanda Sari. Ada indikasi malpraktik.
Hukum Edisi : Senin, 5 Agustus 2024
Salah Prosedur Menangkap Masyarakat Adat
Penangkapan terhadap lima anggota komunitas masyarakat adat Lamtoras Sihaporas dinilai melanggar prosedur.
Hukum Edisi : Kamis, 25 Juli 2024
Pencabulan Korban Kekerasan Seksual di Kantor Polisi
KPAI mendesak polisi melakukan pembenahan struktural, terutama prosedur menangani laporan kekerasan seksual.
Hukum Edisi : Senin, 22 Juli 2024
Silang Pendapat Penyitaan Barang Milik Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto mempersoalkan penyitaan barang-barang miliknya oleh penyidik KPK. Dia memilih perlawanan secara perdata.
Hukum Edisi : Kamis, 4 Juli 2024
Pelindungan Anak Korban Pelecehan Seksual Harus Tuntas
Anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus dilindungi secara maksimal. Agar tak menjadi pelaku di kemudian hari.