Pelaku Perundungan Perlu Diganjar Sanksi Berat - Hukum - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Pelaku Perundungan Perlu Diganjar Sanksi Berat

Perundungan akan tetap menjadi persoalan selama budaya hierarki antara senior dan junior masih kuat. Pelaku harus dipidanakan.

Poster mahasiswa PPDS FK Undip dr Aulia Risma Lestari saat aksi belasungkawa mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) di Widya Puraya, kampus Undip Semarang, September 2024. TEMPO/Budi Purwanto . tempo : 172932068263.

KEPOLISIAN Daerah Jawa Tengah belum menetapkan tersangka dalam dugaan perundungan terhadap mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Aulia Risma Lestari. Padahal penanganan perkara ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan sejak 7 Oktober 2024. "Penyidik berhati-hati (untuk menetapkan tersangka)," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Artanto, Jumat, 15 Oktober

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Mutia Yuantisya

Universitas Diponegoro | Undip Dokter spesialis Kekerasan Semarang Perundungan | Bully Bullying

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Nasional

Terbengkalai Setelah Peleburan Lembaga Riset
Ekonomi dan Bisnis

Tergerus Transaksi QRIS
Editorial

Korupsi Makin Terang-terangan, Vonis Makin Ringan
Opini

Kabinet Gemuk Prabowo: Ancaman bagi Demokrasi

Konten Eksklusif Lainnya

19 Oktober 2024
18 Oktober 2024
17 Oktober 2024
16 Oktober 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.