Menanti Putusan Etik untuk Nurul Ghufron - Hukum - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Menanti Putusan Etik untuk Nurul Ghufron

Langkah Dewas KPK yang tak juga mengumumkan putusan etik terhadap Nurul Ghufron disesalkan banyak pihak.

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron didampingi para penasehat hukumnya, memberikan keterangan kepada awak media Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 20 Mei 2024. TEMPO/Imam Sukamto. tempo : 172661230573.

DEWAN Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan belum akan membacakan hasil sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah menolak gugatan uji materi yang diajukan Ghufron, Dewas masih menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Masih menunggu putusan PTUN yang rencananya tanggal 3 September diputus,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean kepada Tem

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Mutia Yuantisya

Yohanes Maharso Joharsoyo berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Mahkamah Agung PTUN Dewas KPK Pelanggaran Kode Etik Nurul Ghufron

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Nasional

Akal-akalan DPR Menjegal Putusan Mahkamah Konstitusi
Editorial

Ayo, Geruduk DPR Hari Ini
Opini

Guru Besar Sesat Makna
Opini

Sanksi bagi Lembaga yang Gagal Melindungi Data Pribadi

Konten Eksklusif Lainnya

17 September 2024
16 September 2024
15 September 2024
14 September 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.