Kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT) dinilai sebagai imbas lemahnya Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Upaya para pegiat filantropi mendorong perubahan regulasi yang terbit pada 1961 tersebut mentok di tangan pemerintah dan DPR. Celah penyelewengan dana justru semakin lebar di tengah geliat kedermawanan.

Dugaan penyelewengan di lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap dinilai sebagai salah satu dampak lemahnya regulasi. Undang-undang yang menjadi payung hukum berumur lebih dari setengah abad. 

Penyelewengan donasi oleh ACT salah satunya karena celah regulasi. Perlu standar akuntabilitas sumbangan.

Idul Rishan, pengajar hukum tata negara UII, menimbang bagaimana hakim konstitusi memutuskan pengujian atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sarat dengan pertarungan kepentingan.

Jalur haji furoda (mujamalah) menjadi pilihan masyarakat mampu agar tak perlu antre lama ke Tanah Suci. Mengapa pemerintah tak punya kewenangan mengatur jalur ini?

Terbuai oleh janji rekaman, Bob Tutupoly merantau hingga ke Negeri Abang Sam. Petualangan Bob di Amerika Serikat itu mengasah olah vokalnya hingga menggebrak musik Indonesia dengan lagu Widuri. Dari pengembaraan di Amerika pula, Bob bertemu dengan belahan jiwanya.

Dewan Pengawas KPK tiba-tiba membatalkan sidang dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar terkait dengan penerimaan tiket MotoGP Mandalika, kemarin. Penundaan sidang itu akibat permintaan pimpinan KPK.

Positivity rate di DKI Jakarta mencapai 8-9 persen, di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 5 persen.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?