Pemerintah menggunakan kebijakan lama, seperti micro lockdown, untuk menekan penularan varian baru Covid-19, Omicron. Kasus transmisi lokal Omicron membuat pemerintah semakin waspada.

Perilaku lancung petinggi dan personelnya telah mencoreng komisi antikorupsi. Digerogoti dari dalam, KPK kehilangan marwahnya.

Yusuf Wibisono, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies, menunjukkan pentingnya upah minimum yang tinggi bagi pekerja, yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian.

Amnesti pajak jilid II mempersyaratkan penggunaan sistem online. Dianggap lebih aman dibanding cara konvensional, di mana berkas wajib pajak rawan bocor.

Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta akan merevisi peraturan gubernur tentang tunjangan anggota legislatif Jakarta. Salah satu tunjangan yang akan dinaikkan adalah tunjangan perumahan, dari Rp 60 juta menjadi Rp 70 juta per bulan.

Dua pemimpin cabang Bank Jawa Tengah dan tiga pihak perusahaan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pemberian kredit. Polisi akan mengembangkan penyidikan ke kreditor lain.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta melacak kasus di SCBD dan tempat tinggal pasien.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menutup tahun 2021 dengan capaian prestasi. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.

Perjanjian perkawinan, termasuk pisah harta, bisa dibuat sebelum atau selama pernikahan. Klinik Hukum Perempuan membahasnya.

Urusan berkomplot memperkaya diri sendiri, apakah itu bernama geng atau lain, tak hanya ada di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sistem MLFF memungkinkan kita tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol dan tak perlu lagi melakukan tapping kartu uang elektronik saat melakukan pembayaran. Bahkan, kita bisa memilih titik masuk dan keluar sesuai rute perjalanan sekali pakai.

Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran Rp 8 triliun untuk pembangunan IKN.