Kalangan epidemiolog dan tenaga kesehatan meminta pemerintah tidak mengendurkan pembatasan kegiatan masyarakat ketika kurva Covid-19 masih tinggi. Pelonggaran tanpa peningkatan deteksi penularan berbahaya karena bisa membuat pandemi semakin tak terkendali. Tambahan bantuan tunai perlu disiapkan untuk meminimalkan dampak buruk pada perekonomian.

Upaya deteksi Covid-19 dan pelacakan Covid-19 belum memadai, sehingga dianggap belum menggambarkan situasi pandemi secara akurat.

Ajakan untuk berhenti membaca dan membagikan berita seputar Covid-19 bisa menciptakan rasa aman palsu yang berbahaya di tengah masyarakat.

Varian delta dan kapa menarik perhatian para peneliti dan pemerintah karena diduga lebih cepat menular. Apa dampaknya dalam penanganan pandemi?

Sudah lebih dari sepekan pelaku usaha mengeluhkan gangguan yang terjadi pada sistem layanan kepabeanan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA). Gangguan pada sistem milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan ini membuat arus barang tersendat dan menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah.

Berbagai pembatasan untuk menekan penularan wabah Covid-19 turut mempengaruhi angka kemiskinan.

Masyarakat diminta menggelar silaturahmi secara virtual untuk menekan lonjakan angka penularan wabah Covid-19.

Beberapa jenis obat tidak diproduksi di dalam negeri.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?